Daftar Isi
37 hubungan: Bintang Gerilya, Bintang Kartika Eka Paksi, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daftar Jaksa Agung Indonesia, Hakim, Hindia Belanda, Indonesia, Islam, Ismail Saleh, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Korupsi, Mayor Jenderal, Mei, Pengadilan, Purnawirawan, Sarjana Hukum, Satyalancana G.O.M I, Satyalancana G.O.M IV, Satyalancana G.O.M VI, Satyalancana Kesetiaan, Satyalancana Penegak, Satyalancana Perang Kemerdekaan I, Satyalancana Perang Kemerdekaan II, Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, September, Soeharto, Sukarton Marmosujono, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Warga sipil, 4 Juni.
Bintang Gerilya
Bintang Gerilya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang mempertahankan negara dengan cara bergerilya.
Lihat Hari Suharto dan Bintang Gerilya
Bintang Kartika Eka Paksi
Bintang Kartika Eka Pakçi (ditulis juga dengan Bintang Kartika Eka Paksi) adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seorang prajurit yang luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat.
Lihat Hari Suharto dan Bintang Kartika Eka Paksi
Bintang Mahaputera Adipradana
Bintang Mahaputera Adipradana adalah kelas kedua dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera.
Lihat Hari Suharto dan Bintang Mahaputera Adipradana
Bintang Mahaputera Utama
Bintang Mahaputera Utama adalah kelas ketiga dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera.
Lihat Hari Suharto dan Bintang Mahaputera Utama
Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (sebelumnya bernama Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia) adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang berturut-turut selama sewindu (delapan tahun) sejak tanggal 5 Oktober 1945 menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.
Lihat Hari Suharto dan Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIY, ęŚęŚęŚŤęŚęŚęŚąę§ęŚ ꌜꌊꌺꌎꌪꌺꌴęŚęŚžęŚęŚęŚ ,, pelafalan tidak resmi: Jogja/Jogjakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman.
Lihat Hari Suharto dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Daftar Jaksa Agung Indonesia
Jaksa Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.
Lihat Hari Suharto dan Daftar Jaksa Agung Indonesia
Hakim
Hakim di Mahkamah Internasional. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.
Lihat Hari Suharto dan Hakim
Hindia Belanda
Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Nederlands(ch)-Indië) adalah sebuah daerah pendudukan Belanda yang wilayahnya saat ini dikenal dengan nama Republik Indonesia.
Lihat Hari Suharto dan Hindia Belanda
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Lihat Hari Suharto dan Indonesia
Islam
Islam (al-’IslÄm) adalah sebuah agama (font) monoteisme Abrahamik yang berpusat terutama di sekitar Al-Qur'an, sebuah teks agama yang diimani oleh umat Muslim sebagai kitab suci dan firman langsung dari Tuhan (muslim menyebutnya sebagai AllÄh) seperti yang diwahyukan kepada Muhammad, nabi Islam yang utama dan terakhir.
Lihat Hari Suharto dan Islam
Ismail Saleh
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ismail Saleh, S.H. adalah Jaksa Agung Republik Indonesia untuk periode 1981 sampai 1984 dan Menteri Kehakiman pada masa Pemerintahan Soeharto pada 1984 sampai 1993.
Lihat Hari Suharto dan Ismail Saleh
Jaksa Agung
Dalam sebagian besar yurisdiksi hukum umum, Jaksa Agung merupakan penasehat hukum pemerintah suatu negara.
Lihat Hari Suharto dan Jaksa Agung
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
Lihat Hari Suharto dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pertanian.
Lihat Hari Suharto dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin
Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin (disingkat Kodam XIV/HSN) merupakan Komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Lihat Hari Suharto dan Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin
Korupsi
Tidak ada data Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
Lihat Hari Suharto dan Korupsi
Mayor Jenderal
Pangkat "Mayor Jenderal" dalam TNI-AD Mayor Jenderal adalah pangkat perwira militer di golongan perwira tinggi satu tingkat di atas Brigadir Jenderal dan satu tingkat di bawah Letnan Jenderal.
Lihat Hari Suharto dan Mayor Jenderal
Mei
Mei bulan kelima dan merupakan hari dimana rayen membonceng dengan seorang wanita yang bernama l****a.
Lihat Hari Suharto dan Mei
Pengadilan
Pengadilan adat kuno di Tomok, Pulau Samosir, Sumatera Utara Pengadilan di Kutaraja (kini Banda Aceh) pada tahun 1903 Pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, pembuktian mengadili hingga memutuskan.
Lihat Hari Suharto dan Pengadilan
Purnawirawan
Purnawirawan (disingkat Purn.) adalah sebuah gelar untuk para pensiunan prajurit, baik TNI maupun Polri yang sudah tidak aktif lagi di dalam dinas kemiliteran atau kepolisian.
Lihat Hari Suharto dan Purnawirawan
Sarjana Hukum
Sarjana Hukum (disingkat S.H.) adalah gelar sarjana di bidang hukum.
Lihat Hari Suharto dan Sarjana Hukum
Satyalancana G.O.M I
Diploma Gerakan Operasi Militer I Satyalancana Gerakan Operasi Militer I adalah tanda kehormatan jenis Satyalancana Peristiwa yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata dalam memberantas kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana G.O.M I
Satyalancana G.O.M IV
Diploma Gerakan Operasi Militer IV Satyalancana Gerakan Operasi Militer IV adalah tanda kehormatan jenis Satyalancana Peristiwa yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata dalam memberantas kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana G.O.M IV
Satyalancana G.O.M VI
Satyalancana Gerakan Operasi Militer VI adalah tanda kehormatan jenis Satyalancana Peristiwa yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata dalam memberantas kekacauan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana G.O.M VI
Satyalancana Kesetiaan
Satyalancana Kesetiaan adalah sebuah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa dan telah mengabdi beberapa tahun berturut-turut.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana Kesetiaan
Satyalancana Penegak
'''Satyalancana Penegak''' ''Sumber: www.setneg.ri.go.id'' Satyalancana Penegak Diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang secara aktif sedikit-dikitnya 30 hari sejak 1 Oktober 1965 sampai tanggal yang ditentukan oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan dalam gerakan pembersihan dan pemberantasan G-30-S PKI.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana Penegak
Satyalancana Perang Kemerdekaan I
Diploma Perang Kemerdekaan I Satyalancana Perang Kemerdekaan I adalah sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan I dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Februari 1948, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana Perang Kemerdekaan I
Satyalancana Perang Kemerdekaan II
Diploma Perang Kemerdekaan II Satyalancana Perang Kemerdekaan II adalah sebuah tanda kehormatan yang diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata yang mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan I dari tanggal 18 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid.
Lihat Hari Suharto dan Satyalancana Perang Kemerdekaan II
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM (STHM) adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan Indonesia yang merupakan unit pelaksana Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat.
Lihat Hari Suharto dan Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM
September
September adalah bulan kesembilan tahun dalam Kalender Gregorian.
Lihat Hari Suharto dan September
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꌯꌸꌲęŚęŚ ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Lihat Hari Suharto dan Soeharto
Sukarton Marmosujono
Laksamana Muda TNI (Purn.) Sukarton Marmosujono, S.H. adalah Jaksa Agung pada Kabinet Pembangunan V Indonesia.
Lihat Hari Suharto dan Sukarton Marmosujono
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Hari Suharto dan Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
Lihat Hari Suharto dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Warga sipil
Seorang warga sipil adalah berkenaan dengan penduduk, Masyarakat atau rakyat (bukan militer).
Lihat Hari Suharto dan Warga sipil
4 Juni
4 Juni adalah hari ke-155 (hari ke-156 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Lihat Hari Suharto dan 4 Juni