11 hubungan: Abdul Haris Semendawai, Ali Said, Anis Hidayah, Atnike Nova Sigiro, Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pancasila, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Soeharto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Abdul Haris Semendawai
Abdul Haris Semendawai adalah seorang pengacara dan dosen asal Indonesia.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Abdul Haris Semendawai · Lihat lebih »
Ali Said
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Said, S.H. adalah salah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung periode 1973 sampai 1981, serta Ketua Mahkamah Agung.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ali Said · Lihat lebih »
Anis Hidayah
Anis Hidayah merupakan tokoh aktivis yang berdedikasi terhadap hak asasi manusia buruh migran Indonesia di luar negeri dan merupakan salah satu pendiri Migrant Care.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Anis Hidayah · Lihat lebih »
Atnike Nova Sigiro
Dr.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Atnike Nova Sigiro · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pancasila · Lihat lebih »
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia
Eleanor Roosevelt sedang memegang poster Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Déclaration universelle des droits de l'homme; Universal Declaration of Human Rights; disingkat sebagai UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris).
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
Piagam PBB adalah perjanjian dasar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Soeharto · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »