Akses lebih cepat ketimbang browser!
39 hubungan: Amendemen, Bahasa nasional, Bela negara, Bendera negara, Bhinneka Tunggal Ika, Bupati, Daftar kota di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gubernur, Identitas nasional, Indonesia, Indonesia Raya, Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lagu kebangsaan, Lambang negara, Lambang negara Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nusantara, Otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah Indonesia, Pemilihan umum, Pemilihan umum di Indonesia, Peraturan Daerah (Indonesia), Presiden Indonesia, Provinsi di Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Undang-Undang (Indonesia), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wali kota, Warga Negara Indonesia, 18 Agustus, 2000, 7 Agustus.
Amendemen
Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amendemen · Lihat lebih »
Bahasa nasional
Bahasa nasional adalah suatu bahasa (atau varian bahasa, contohnya dialek) yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bahasa nasional · Lihat lebih »
Bela negara
Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bela negara · Lihat lebih »
Bendera negara
Terdapat dua arti terpisah untuk istilah bendera negara dalam veksilologi – bendera pemerintahan negara berdaulat, dan bendera negara subnasional individual, seperti negara bagian AS, atau oblast Rusia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bendera negara · Lihat lebih »
Bhinneka Tunggal Ika
Garuda Pancasila dengan semboyan ''Bhinneka Tunggal Ika'' di pita. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika · Lihat lebih »
Bupati
Raden Adipati Arya Kromodyo Adinegoro IV (Raden Mashudan) Bupati Mojokerto Ridder tahun 1896-1916 M. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bupati · Lihat lebih »
Daftar kota di Indonesia
Berikut ini adalah daftar kota otonom di Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar kota di Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lambang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Gubernur
Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Gubernur · Lihat lebih »
Identitas nasional
Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Identitas nasional · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Indonesia · Lihat lebih »
Indonesia Raya
Rekaman video Indonesia Raya 3 bait (1945) "Indonesia Raya" merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Indonesia Raya · Lihat lebih »
Kabupaten
Kabupaten adalah satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kabupaten · Lihat lebih »
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Lagu kebangsaan
Lagu Kebangsaan Rusia Lagu kebangsaan (National anthem) adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lagu kebangsaan · Lihat lebih »
Lambang negara
Lambang negara, diambil dari tradisi negara-negara Eropa, merupakan suatu desain yang digunakan oleh orang / sekelompok orang tertentu dan digunakan untuk bermacam-macam tujuan.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lambang negara · Lihat lebih »
Lambang negara Indonesia
Lambang negara Indonesia pada perangko tahun 1982. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lambang negara Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Nusantara
Peta kepulauan Nusantara berlapis emas melambangkan tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Kemerdekaan Monas, Jakarta Nusantara adalah sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi (sebuah bentuk bahasa Jawa Kuno yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta), yaitu ꦤꦸꦱ (nusa) "pulau" dan ꦲꦤ꧀ꦠꦫ (antara) "luar".
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Nusantara · Lihat lebih »
Otonomi daerah di Indonesia
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Otonomi daerah di Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah daerah di Indonesia
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah daerah di Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Indonesia · Lihat lebih »
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum · Lihat lebih »
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum di Indonesia · Lihat lebih »
Peraturan Daerah (Indonesia)
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Daerah (Indonesia) · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Provinsi di Indonesia
Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Provinsi di Indonesia · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (juga disingkat dengan TNI Angkatan Udara atau TNI-AU) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara · Lihat lebih »
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang (Indonesia) · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wali kota
Kapten Soedjono AJ Wali Kota pertama di Samarinda Kal-Tm dari tahun 1 Januari 1960 hingga tahun 1961 Wali kota adalah kepala daerah kota.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wali kota · Lihat lebih »
Warga Negara Indonesia
Sampul buku ''Praktik Belajar Kewarganegaraan'' diterbitkan oleh ''Center for Civic Education'' bekerja sama dengan Depdiknas Paspor Indonesia, diberikan kepada warga negara Indonesia. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh undang-undang (UU) sebagai warga negara Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Warga Negara Indonesia · Lihat lebih »
18 Agustus
18 Agustus adalah hari ke-230 (hari ke-231 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 18 Agustus · Lihat lebih »
2000
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2000 · Lihat lebih »
7 Agustus
7 Agustus adalah hari ke-217 (hari ke-220 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 7 Agustus · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Perubahan Kedua UUD 1945, Perubahan kedua undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
