Akses lebih cepat ketimbang browser!
52 hubungan: Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bank Indonesia, Bupati, Daftar Gubernur Bank Indonesia, Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia, Daftar Kepala Badan Intelijen Negara, Daftar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Daftar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Daftar Sekretaris Kabinet Indonesia, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jaksa Agung, Kejaksaan negeri, Kejaksaan tinggi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Partai politik di Indonesia, Pejabat, Pengadilan tinggi, Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Presiden Indonesia, Protokol, Tanda kehormatan, Tata tempat (Malaysia), Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, ..., Wakil Presiden Indonesia, Wali kota. Memperluas indeks (2 lebih) »
Badan Intelijen Negara Republik Indonesia
Badan Intelijen Negara, disingkat BIN, adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen.
Baru!!: Tata tempat dan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (disingkat BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Baru!!: Tata tempat dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila · Lihat lebih »
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Baru!!: Tata tempat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia · Lihat lebih »
Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Bank Indonesia · Lihat lebih »
Bupati
Raden Adipati Arya Kromodyo Adinegoro IV (Raden Mashudan) Bupati Mojokerto Ridder tahun 1896-1916 M. Bupati adalah sebutan untuk kepala daerah kabupaten di Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Bupati · Lihat lebih »
Daftar Gubernur Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia adalah seorang pejabat negara Republik Indonesia yang memimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Gubernur Bank Indonesia · Lihat lebih »
Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia
Gubernur dan Wakil Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia yang sedang menjabat adalah sebagai berikut.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar gubernur dan wakil gubernur di Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Kepala Badan Intelijen Negara
Kepala Badan Intelijen Negara mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Kepala Badan Intelijen Negara · Lihat lebih »
Daftar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila secara struktural merupakan unsur pimpinan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila · Lihat lebih »
Daftar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia adalah jabatan setingkat menteri yang bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden yaitu bertugas memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Ketua BPK RI) adalah salah satu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu dari tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Ketua DPR RI adalah salah satu dari lima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
Berikut adalah daftar pejabat yang pernah menduduki posisi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia:;Keterangan.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari lima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Sekretaris Kabinet Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Daftar Sekretaris Kabinet Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.
Baru!!: Tata tempat dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Tata tempat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lambang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Baru!!: Tata tempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Tata tempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Jaksa Agung
Dalam sebagian besar yurisdiksi hukum umum, Jaksa Agung merupakan penasehat hukum pemerintah suatu negara.
Baru!!: Tata tempat dan Jaksa Agung · Lihat lebih »
Kejaksaan negeri
Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
Baru!!: Tata tempat dan Kejaksaan negeri · Lihat lebih »
Kejaksaan tinggi
Kejaksaan Tinggi (biasa disingkat Kejati) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi.
Baru!!: Tata tempat dan Kejaksaan tinggi · Lihat lebih »
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau umumnya disingkat menjadi Kapolri, adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Baru!!: Tata tempat dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dipilih dan dilantik oleh Presiden Indonesia dengan kedudukan pejabat setingkat menteri sehingga termasuk dalam anggota kabinet.
Baru!!: Tata tempat dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara · Lihat lebih »
Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan KASAD atau KSAD adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Darat.
Baru!!: Tata tempat dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat · Lihat lebih »
Kepala Staf TNI Angkatan Laut
Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau biasa disingkat sebagai KASAL atau KSAL adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Laut.
Baru!!: Tata tempat dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut · Lihat lebih »
Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Kepala Staf TNI Angkatan Udara atau biasa disingkat sebagai KASAU atau KSAU adalah pejabat tertinggi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berpusat di Markas Besar TNI Angkatan Udara.
Baru!!: Tata tempat dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara · Lihat lebih »
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Baru!!: Tata tempat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Lambang Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia..
Baru!!: Tata tempat dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Baru!!: Tata tempat dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
Baru!!: Tata tempat dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Baru!!: Tata tempat dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Tata tempat dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Panglima Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut Panglima TNI adalah jabatan tinggi dalam Tentara Nasional Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Panglima Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Partai politik di Indonesia
Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baru!!: Tata tempat dan Partai politik di Indonesia · Lihat lebih »
Pejabat
Pejabat (official) adalah satu orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan tertentu di eksekutif, yang mustakim.
Baru!!: Tata tempat dan Pejabat · Lihat lebih »
Pengadilan tinggi
Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.
Baru!!: Tata tempat dan Pengadilan tinggi · Lihat lebih »
Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
Baru!!: Tata tempat dan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Protokol
Untuk arti khusus dalam bidang tertentu, lihat protokol (komputer) atau protokol (kriptografi). Penyambutan kenegaraan untuk kunjungan Kepala negara merupakan bagian dari kegiatan Protokoler suatu negara Protokol adalah tata cara (upacara dan sebagainya) yang secara internasional berlaku dalam hubungan diplomatik.
Baru!!: Tata tempat dan Protokol · Lihat lebih »
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan Order of the Garter di Britania Raya. Tanda kehormatan (disebut juga dengan Orde) adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh sebuah negara berdaulat, penguasa monarki, wangsa kerajaan, maupun organisasi kepada seseorang, umumnya sebagai pengakuan atas prestasi individu.
Baru!!: Tata tempat dan Tanda kehormatan · Lihat lebih »
Tata tempat (Malaysia)
Tata tempat di Malaysia adalah hirarki posisi penting dalam pemerintah dari Malaysia.
Baru!!: Tata tempat dan Tata tempat (Malaysia) · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Tentara Nasional Indonesia · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
Baru!!: Tata tempat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (atau biasa disingkat TNI Angkatan Laut atau TNI-AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.
Baru!!: Tata tempat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut · Lihat lebih »
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (juga disingkat dengan TNI Angkatan Udara atau TNI-AU) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di udara.
Baru!!: Tata tempat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Tata tempat dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Wali kota
Kapten Soedjono AJ Wali Kota pertama di Samarinda Kal-Tm dari tahun 1 Januari 1960 hingga tahun 1961 Wali kota adalah kepala daerah kota.
Baru!!: Tata tempat dan Wali kota · Lihat lebih »
