Akses lebih cepat ketimbang browser!
60 hubungan: Abdullah Zainie, Agung Firman Sampurna, Ahmadi Noor Supit, Ali Masykur Musa, Anwar Nasution, Auditor, Auditorat Utama Investigasi, Auditorat Utama Keuangan Negara I, Auditorat Utama Keuangan Negara II, Auditorat Utama Keuangan Negara III, Auditorat Utama Keuangan Negara IV, Auditorat Utama Keuangan Negara V, Auditorat Utama Keuangan Negara VI, Auditorat Utama Keuangan Negara VII, Badan Layanan Umum, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan usaha milik daerah, Badan usaha milik negara, Bahrullah Akbar, Bank Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Eddy Soeparno, Hadi Poernomo, Haerul Saleh, Harry Azhar Azis, Hasan Bisri, Hendra Susanto, Herman Widyananda, Indonesia, Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Isma Yatun, Ketua, Kota Magelang, Lembaga negara, Lembaga tinggi negara, Moermahadi Soerja Djanegara, Oktober, Pemerintah daerah di Indonesia, Pemerintah pusat, Pemerintahan Sipil Hindia Belanda, Penyuapan, Pius Lustrilanang, Presiden Indonesia, ..., R. Soerasno, Republik Indonesia Serikat, Rizal Djalil, Sapto Amal Damandari, Satrio Budihardjo Joedono, Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Taufiequrachman Ruki, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 10-an, 2014. Memperluas indeks (10 lebih) »
Abdullah Zainie
Abdullah Zainie adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2004-2009.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Abdullah Zainie · Lihat lebih »
Agung Firman Sampurna
Dr.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Agung Firman Sampurna · Lihat lebih »
Ahmadi Noor Supit
Dr.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Ahmadi Noor Supit · Lihat lebih »
Ali Masykur Musa
Prof.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Ali Masykur Musa · Lihat lebih »
Anwar Nasution
Prof.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Anwar Nasution · Lihat lebih »
Auditor
Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditor · Lihat lebih »
Auditorat Utama Investigasi
Auditorat Utama Investigasi (disingkat AUI) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota BPK yang ditetapkan oleh BPK,.dipimpin oleh seorang Auditor Utama.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Investigasi · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara I
Auditorat Utama Keuangan Negara I (disingkat AKN I) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara I · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara II
Auditorat Utama Keuangan Negara II (disingkat AKN II) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota II BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara II · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara III
Auditorat Utama Keuangan Negara III (disingkat AKN III) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota III BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara III · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara IV
Auditorat Utama Keuangan Negara IV (disingkat AKN IV) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota IV BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara IV · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara V
Auditorat Utama Keuangan Negara V (disingkat AKN V) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara V · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Auditorat Utama Keuangan Negara VI (disingkat AKN VI) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI · Lihat lebih »
Auditorat Utama Keuangan Negara VII
Auditorat Utama Keuangan Negara VII (disingkat AKN VII) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VII BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Auditorat Utama Keuangan Negara VII · Lihat lebih »
Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Layanan Umum · Lihat lebih »
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaaan Keuangan Negara (disingkat Badiklat PKN) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara · Lihat lebih »
Badan usaha milik daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan usaha milik daerah · Lihat lebih »
Badan usaha milik negara
Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) dahulu dikenal sebagai perusahaan negara (disingkat PN) adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan usaha milik negara · Lihat lebih »
Bahrullah Akbar
Prof.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bahrullah Akbar · Lihat lebih »
Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia · Lihat lebih »
Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta (disingkat DIY, ꦝꦌꦫꦃꦆꦱ꧀ꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠ,, pelafalan tidak resmi: Jogja/Jogjakarta) adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta · Lihat lebih »
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta · Lihat lebih »
Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Ketua BPK RI) adalah salah satu pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Daftar Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (disingkat Ditama Binbangkum) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara · Lihat lebih »
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (disingkat Ditama Revbang) adalah salah satu unsur pelaksana tugas penunjang BPK, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara · Lihat lebih »
Eddy Soeparno
Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno adalah Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN, 2015 – 2020).
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Eddy Soeparno · Lihat lebih »
Hadi Poernomo
Hadi Poernomo adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 2009 sampai 2014.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hadi Poernomo · Lihat lebih »
Haerul Saleh
Haerul Saleh adalah adalah politikus Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Haerul Saleh · Lihat lebih »
Harry Azhar Azis
Harry Azhar Azis adalah seorang ahli ekonomi dan politisi Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Harry Azhar Azis · Lihat lebih »
Hasan Bisri
Hasan Bisri, S.E., M.M. adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2011-2014.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hasan Bisri · Lihat lebih »
Hendra Susanto
Dr.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Hendra Susanto · Lihat lebih »
Herman Widyananda
Herman Widyananda adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 2009-2011.Ia merupakan alumnus dari Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember angkatan 1980, meneruskan S2 Teknik Lingkungan Universitas Indonesia dan S3 di Institut Pertanian Bogor.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Herman Widyananda · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Indonesia · Lihat lebih »
Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Rewrite (lagu) Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat Itama BPK RI atau Itama BPK) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Isma Yatun
Dr.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Isma Yatun · Lihat lebih »
Ketua
Ketua atau pemimpin adalah posisi tertinggi dalam kelompok yang terorganisir seperti direksi, komite, atau badan musyawarah.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Ketua · Lihat lebih »
Kota Magelang
Kota Magelang (Magêlang) adalah salah satu kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Kota Magelang · Lihat lebih »
Lembaga negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga negara · Lihat lebih »
Lembaga tinggi negara
Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Lembaga tinggi negara · Lihat lebih »
Moermahadi Soerja Djanegara
Prof.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Moermahadi Soerja Djanegara · Lihat lebih »
Oktober
Oktober adalah bulan kesepuluh dari dua belas bulan dalam setahun pada Kalender Gregorian.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Oktober · Lihat lebih »
Pemerintah daerah di Indonesia
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah daerah di Indonesia · Lihat lebih »
Pemerintah pusat
Pemerintah pusat, atau biasa disebut Pemerintah saja, adalah sebutan yang umum untuk pemerintah suatu negara kesatuan.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintah pusat · Lihat lebih »
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda
Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (Nederlandsch Indische Civiele Administratie; Netherlands Indies Civil Administration; disingkat NICA) merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda dari tahun 1944 hingga 1947 untuk wilayah yang merupakan bekas dari koloni Hindia Belanda dan diproklamasikan menjadi Republik Indonesia sejak berakhirnya masa pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda · Lihat lebih »
Penyuapan
Penyuapan atau penyogokan (bribery) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Penyuapan · Lihat lebih »
Pius Lustrilanang
Pius Lustrilanang adalah seorang aktivis dan politisi Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pius Lustrilanang · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
R. Soerasno
R. Soerasno R. Soerasnohttps://www.bpk.go.id/news/penamaan-gedung-r-soerasno-di-bpk-ri-perwakilan-yogyakarta adalah seorang birokrat Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan R. Soerasno · Lihat lebih »
Republik Indonesia Serikat
Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat · Lihat lebih »
Rizal Djalil
Prof.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Rizal Djalil · Lihat lebih »
Sapto Amal Damandari
Drs.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Sapto Amal Damandari · Lihat lebih »
Satrio Budihardjo Joedono
Satrio "Billy" Budihardjo Joedono adalah seorang ekonom Indonesia dan anggota Dewan Pembina, The Habibie Center.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Satrio Budihardjo Joedono · Lihat lebih »
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat Setjen BPK RI atau Setjen BPK) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Taufiequrachman Ruki
Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. adalah politikus, mantan polisi, dan anggota DPR RI.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Taufiequrachman Ruki · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
10-an
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan 10-an · Lihat lebih »
2014
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan 2014 · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan pemeriksa keuangan, Badan pemeriksa keuangan republik indonesia.
