Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 10 kesamaan (dalam Unionpedia): Belanda, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Indonesia, Lembaga tinggi negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia, Sistem parlementer, Soeharto, Soekarno.
Belanda
Belanda (Nederland, "tanah rendah") adalah sebuah negara yang sebagian besar terletak di Benua Eropa.
Belanda dan Dewan Pertimbangan Agung · Belanda dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Dewan Pertimbangan Agung · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia · Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Dewan Pertimbangan Agung dan Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Lembaga tinggi negara
Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Dewan Pertimbangan Agung dan Lembaga tinggi negara · Lembaga tinggi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Dewan Pertimbangan Agung dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia · Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Dewan Pertimbangan Agung dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Sistem parlementer
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Dewan Pertimbangan Agung dan Sistem parlementer · Sistem parlementer dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Dewan Pertimbangan Agung dan Soeharto · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Dewan Pertimbangan Agung dan Soekarno · Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dewan Pertimbangan Agung memiliki 36 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 10, indeks Jaccard adalah 5.21% = 10 / (36 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Dewan Pertimbangan Agung dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
