Logo
Unionpedia
Komunikasi
Temukan di Google Play
Baru! Ambil Unionpedia pada perangkat Android™ Anda!
Pasang
Akses lebih cepat ketimbang browser!
 

Nahdlatul Ulama dan Orde Baru

Pintas untuk: Perbedaan, Kesamaan, Jaccard Kesamaan Koefisien, Referensi.

Perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Orde Baru

Nahdlatul Ulama vs. Orde Baru

Nahdlatul Ulama (NU, lit) adalah organisasi keagamaan Islam Indonesia didirikan oleh Hasyim Asy'ari, kepala Pondok Pesantren Tebuireng dari Jombang, Jawa Timur. NU memiliki anggota berkisar dari 40 juta (2013) hingga lebih dari 95 juta pada Tahun (2021) yang menjadikannya sebagai organisasi Islam terbesar di dunia. NU juga merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit serta mengorganisir masyarakat untuk membantu peningkatan kualitas hidup umat Islam. NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H (yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926) di Kota Surabaya oleh seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisionalis (sesuai dengan akidah Asy'ariyah dan fikih Mazhab Syafi'i) dan kepentingan ekonomi anggotanya. Pandangan keagamaan NU dianggap "tradisionalis" karena menoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini membedakannya dengan organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, yang dianggap "reformis" karena membutuhkan interpretasi yang lebih literal terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa tokoh NU adalah pendukung konsep islam nusantara, sebuah ciri khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia. Islam Nusantara mempromosikan moderasi, anti-fundamentalisme, pluralisme dan pada titik tertentu, sinkretisme. Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.

Kemiripan antara Nahdlatul Ulama dan Orde Baru

Nahdlatul Ulama dan Orde Baru memiliki 27 kesamaan (dalam Unionpedia): B. J. Habibie, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Era Demokrasi Liberal (1950–1959), Gerakan 30 September, Hamengkubuwana IX, Indonesia, Islam di Indonesia, Jawa, Kejatuhan Soeharto, Pancasila, Partai Golongan Karya, Partai Komunis Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992, Presiden Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Sejarah Indonesia (1965–1966), Soeharto, Soekarno, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. J. Habibie

Habibie beserta keluarga.Pakaian Adat Gorontalo, yaitu Bili'u dan Paluwala di tahun 1962 Dokumentasi Pernikahan B.J. Habibie dan Ainun menggunakan adat pernikahan Jawa (akad nikah). Prof. Dr.-Ing. Ir. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, FREng. adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

B. J. Habibie dan Nahdlatul Ulama · B. J. Habibie dan Orde Baru · Lihat lebih »

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Nahdlatul Ulama · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Orde Baru · Lihat lebih »

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959

Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Nahdlatul Ulama · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Orde Baru · Lihat lebih »

Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Nahdlatul Ulama · Demokrasi Terpimpin (1959–1965) dan Orde Baru · Lihat lebih »

Era Demokrasi Liberal (1950–1959)

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) yang dikenal pula dengan Era Demokrasi Parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Nahdlatul Ulama · Era Demokrasi Liberal (1950–1959) dan Orde Baru · Lihat lebih »

Gerakan 30 September

Gerakan 30 September (G30S) adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Gerakan 30 September dan Nahdlatul Ulama · Gerakan 30 September dan Orde Baru · Lihat lebih »

Hamengkubuwana IX

Jenderal TNI (Tit.) (Purn.) H. Sri Sultan Hamengkubuwana IX (ꦲꦩꦼꦁꦏꦸꦨꦸꦮꦤ꧇꧙꧇;, lahir dengan nama Gusti Raden Mas Dorodjatun) adalah Sultan Yogyakarta kesembilan dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama.

Hamengkubuwana IX dan Nahdlatul Ulama · Hamengkubuwana IX dan Orde Baru · Lihat lebih »

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Islam di Indonesia

Islam adalah agama terbesar di Indonesia, dengan 86,7% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dalam survei tahun 2018.

Islam di Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Islam di Indonesia dan Orde Baru · Lihat lebih »

Jawa

Pulau Jawa dalam citra satelit Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia yang terletak di kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia.

Jawa dan Nahdlatul Ulama · Jawa dan Orde Baru · Lihat lebih »

Kejatuhan Soeharto

Presiden Indonesia kedua, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk kepresidenannya yang telah berlangsung selama 32 tahun.

Kejatuhan Soeharto dan Nahdlatul Ulama · Kejatuhan Soeharto dan Orde Baru · Lihat lebih »

Pancasila

Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Pancasila · Orde Baru dan Pancasila · Lihat lebih »

Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Partai Golongan Karya · Orde Baru dan Partai Golongan Karya · Lihat lebih »

Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.

Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia · Orde Baru dan Partai Komunis Indonesia · Lihat lebih »

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP atau P3) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Partai Persatuan Pembangunan · Orde Baru dan Partai Persatuan Pembangunan · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971

Logo Pemilihan umum 1971 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 3 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 · Orde Baru dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971 · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977

Logo Pemilihan umum 1977 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1977-1982.

Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977 · Orde Baru dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977 · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1982 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1982-1987.

Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982 · Orde Baru dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982 · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987

Logo Pemilihan umum 1987 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1987 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1987-1992.

Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987 · Orde Baru dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1987 · Lihat lebih »

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992 · Orde Baru dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992 · Lihat lebih »

Presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Presiden Indonesia · Orde Baru dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Hatta 260px Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang (kōki) (17 Agustus Shōwa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri), yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.

Nahdlatul Ulama dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia · Orde Baru dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia · Lihat lebih »

Reformasi Indonesia (1998–sekarang)

Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.

Nahdlatul Ulama dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang) · Orde Baru dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang) · Lihat lebih »

Sejarah Indonesia (1965–1966)

Sejarah Indonesia (1965–1966) adalah masa Transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia di pertengahan 1960-an, digulingkannya presiden pertama Indonesia, Soekarno setelah 21 tahun menjabat.

Nahdlatul Ulama dan Sejarah Indonesia (1965–1966) · Orde Baru dan Sejarah Indonesia (1965–1966) · Lihat lebih »

Soeharto

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.

Nahdlatul Ulama dan Soeharto · Orde Baru dan Soeharto · Lihat lebih »

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Nahdlatul Ulama dan Soekarno · Orde Baru dan Soekarno · Lihat lebih »

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »

Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut

Perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Orde Baru

Nahdlatul Ulama memiliki 145 hubungan, sementara Orde Baru memiliki 199. Ketika mereka memiliki kesamaan 27, indeks Jaccard adalah 7.85% = 27 / (145 + 199).

Referensi

Artikel ini menunjukkan hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Orde Baru. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:

Hei! Kami di Facebook sekarang! »