Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 13 kesamaan (dalam Unionpedia): Budaya Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi terpimpin, Indonesia, Konstituante Republik Indonesia, Orde Baru, Pancasila, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Presiden Indonesia, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Soeharto, Soekarno.
Budaya Indonesia
Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Budaya Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Budaya Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jakarta, secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan sekaligus daerah otonom setingkat provinsi.
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Nahdlatul Ulama · Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Nahdlatul Ulama · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi terpimpin dan Nahdlatul Ulama · Demokrasi terpimpin dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstituante Republik Indonesia
Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Konstituante Republik Indonesia dan Nahdlatul Ulama · Konstituante Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Orde Baru
Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.
Nahdlatul Ulama dan Orde Baru · Orde Baru dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Nahdlatul Ulama dan Pancasila · Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.
Nahdlatul Ulama dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 · Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Nahdlatul Ulama dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Reformasi Indonesia (1998–sekarang)
Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.
Nahdlatul Ulama dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang) · Reformasi Indonesia (1998–sekarang) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soeharto
Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.
Nahdlatul Ulama dan Soeharto · Soeharto dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Soekarno
Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.
Nahdlatul Ulama dan Soekarno · Soekarno dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Nahdlatul Ulama memiliki 145 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 13, indeks Jaccard adalah 4.32% = 13 / (145 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
