Akses lebih cepat ketimbang browser!Kemiripan antara Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 19 kesamaan (dalam Unionpedia): Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hak asasi manusia, Indonesia, Kementerian Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Konstitusi, Lembaga Negara Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pancasila, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia), Presiden Indonesia, Sumber hukum Indonesia, 18 Agustus.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahasa Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959
Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.
Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Hak asasi manusia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Kementerian Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Kementerian Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
jmpl Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Konstitusi dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Lembaga Negara Indonesia
Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.
Lembaga Negara Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lembaga Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Pancasila dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Presiden Indonesia · Presiden Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Sumber hukum Indonesia
Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut.
Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Sumber hukum Indonesia · Sumber hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
18 Agustus
18 Agustus adalah hari ke-230 (hari ke-231 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
18 Agustus dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · 18 Agustus dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ·
Daftar di atas menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut
- Dalam apa yang tampaknya Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Apa yang mereka miliki di Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kemiripan antara Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perbandingan antara Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki 55 hubungan, sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki 156. Ketika mereka memiliki kesamaan 19, indeks Jaccard adalah 9.00% = 19 / (55 + 156).
Referensi
Artikel ini menunjukkan hubungan antara Peraturan perundang-undangan Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengakses setiap artikel dari mana informasi itu diambil, silakan kunjungi:
