Akses lebih cepat ketimbang browser!
51 hubungan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Aspirasi (linguistik), Bangsa, BPK (disambiguasi), Budaya, Demokrasi, Demokrasi terpimpin, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Diktator, Ekonomi, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Hak, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, Hak asasi manusia, Hegemoni, Ide, Indonesia, Kabinet (pemerintahan), Kehakiman, Kekuasaan, Kepala negara, Keputusan, Konstitusi, Korupsi, Lembaga legislatif, Lembaga negara, Liabilitas, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Manipol USDEK, Masalah, Masyarakat, Menteri, Merdeka, Musyawarah, Negara, Pancasila, Parlemen, Partai politik, Pemerintah, Pemilihan umum, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Petisi, Presiden, Rakyat, Rencana lima tahun pertama, Rencana Pembangunan Lima Tahun, Tuhan, Undang-undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..., Wakil presiden. Memperluas indeks (1 lebih) »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Aspirasi (linguistik)
Aspirasi adalah realisasi sebuah fonem yang disertai sebuah hembusan udara.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Aspirasi (linguistik) · Lihat lebih »
Bangsa
Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Bangsa · Lihat lebih »
BPK (disambiguasi)
* Badan Pemeriksa Keuangan.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan BPK (disambiguasi) · Lihat lebih »
Budaya
Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Budaya · Lihat lebih »
Demokrasi
Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Demokrasi · Lihat lebih »
Demokrasi terpimpin
Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Demokrasi terpimpin · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Dewan Pertimbangan Agung · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Diktator
Diktator adalah seorang pemimpin negara yang memerintah secara tirani & menindas rakyatnya.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Diktator · Lihat lebih »
Ekonomi
Ekonomi atau Urupan adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Ekonomi · Lihat lebih »
Garis-Garis Besar Haluan Negara
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Garis-Garis Besar Haluan Negara · Lihat lebih »
Hak
Di awalan dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Hak · Lihat lebih »
Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat
Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat · Lihat lebih »
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Hak asasi manusia · Lihat lebih »
Hegemoni
Hegemoni (ἡγεμονία hēgemonía) pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara-kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi ekstrem negara terhadap negara lain.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Hegemoni · Lihat lebih »
Ide
* Gagasan, rencana Ide sebagai nama kata benda dinisbahkan kepada banyak benda misalnya.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Ide · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Indonesia · Lihat lebih »
Kabinet (pemerintahan)
Kabinet (serapan dari kabinet) adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Kabinet (pemerintahan) · Lihat lebih »
Kehakiman
Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Kehakiman · Lihat lebih »
Kekuasaan
Ada gangguan emosional yang mempengaruhi mereka yang menjalankan kekuasaan dalam bentuk apa pun, di antaranya sindrom keangkuhan, megalomania, hamartia, atau narsisme. Kekuasaan adalah hak untuk bertindak.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Kekuasaan · Lihat lebih »
Kepala negara
Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Kepala negara · Lihat lebih »
Keputusan
Keputusan dapat merujuk kepada.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Keputusan · Lihat lebih »
Konstitusi
Konstitusi (disebut pula undang-undang dasar) adalah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Konstitusi · Lihat lebih »
Korupsi
Tidak ada data Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Korupsi · Lihat lebih »
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Lembaga legislatif · Lihat lebih »
Lembaga negara
Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Lembaga negara · Lihat lebih »
Liabilitas
Liabilitas (dalam bahasa Inggris disebut: liability) merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain diwaktu yang datang.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Liabilitas · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Manipol USDEK
Poster untuk materi sosialisasi Manipol/USDEK, 1961 Manipol/USDEK adalah dasar dari pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Manipol USDEK · Lihat lebih »
Masalah
Masalah (problem) didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Masalah · Lihat lebih »
Masyarakat
Sekelompok manusia atau lebih yang melakukan hubungan sosial Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Masyarakat · Lihat lebih »
Menteri
Menteri (bahasa Inggris: minister) adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Menteri · Lihat lebih »
Merdeka
Merdeka (bahasa Sanskerta: महर्द्धिक maharddhika yang berarti kaya, sejahtera dan kuat) adalah bebas dari segala belenggu (kekangan), aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Merdeka · Lihat lebih »
Musyawarah
Musyawarah berasal dari kata Syawara yaitu berasal dari Bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu.Istilah-istilah lain dalam tata Negara Indonesia dan kehidupan modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan “syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan “demokrasi”.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Musyawarah · Lihat lebih »
Negara
PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Negara · Lihat lebih »
Pancasila
Penggambaran Garuda Pancasila pada poster; setiap sila-sila Pancasila ditulis di samping atau bawah lambangnya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Pancasila · Lihat lebih »
Parlemen
Parlemen adalah sebuah badan legislatif, khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Parlemen · Lihat lebih »
Partai politik
Anggota partai-partai politik bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai dan mempergunakan kekuasaan politik. Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Partai politik · Lihat lebih »
Pemerintah
de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Pemerintah · Lihat lebih »
Pemilihan umum
Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Pemilihan umum · Lihat lebih »
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Soepomo, penulis Penjelasan UUD 1945 Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (disingkat Penjelasan UUD 1945) adalah lampiran untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, yang menjelaskan makna dari masing-masing pasal.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 · Lihat lebih »
Petisi
Petisi Stucley Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Petisi · Lihat lebih »
Presiden
Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah gelar umum untuk kepala negara di sebagian besar republik.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Presiden · Lihat lebih »
Rakyat
Rakyat (people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Rakyat · Lihat lebih »
Rencana lima tahun pertama
Papan propaganda yang didedikasikan untuk rencana lima tahun pertama di Moskwa. Foto berwarna tahun 1931 oleh Branson DeCou. Rencana lima tahun pertama (I пятилетний план, первая пятилетка) dari Republik Sosialis Uni Soviet adalah daftar tujuan ekonomi, yang dibuat oleh Sekjen Joseph Stalin dan berdasarkan pada kebijakannya dari Sosialisme dalam Satu Negara.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Rencana lima tahun pertama · Lihat lebih »
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Rencana Pembangunan Lima Tahun · Lihat lebih »
Tuhan
Dalam pemikiran monoteistik, Tuhan biasanya dipandang sebagai wujud tertinggi, pencipta, dan obyek utama dari iman.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Tuhan · Lihat lebih »
Undang-undang
Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Undang-undang · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wakil presiden
Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.
Baru!!: Demokrasi Pancasila dan Wakil presiden · Lihat lebih »
