Daftar Isi
15 hubungan: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Eksekutif (pemerintahan), Hakim, Hukum, Jaksa, Kehakiman, Kepala negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga legislatif, Magistrat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemisahan kekuasaan, Undang-undang, University of Chicago Press, Yale University Press.
- Kejaksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Lihat Kehakiman dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Eksekutif (pemerintahan)
Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Lihat Kehakiman dan Eksekutif (pemerintahan)
Hakim
Hakim di Mahkamah Internasional. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.
Lihat Kehakiman dan Hakim
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Lihat Kehakiman dan Hukum
Jaksa
Seorang jaksa pribumi di Hindia Belanda pada tahun 1870-an. Jaksa (Sanskerta: adhyakṣa; Inggris: prosecutor; bahasa Belanda: officier van justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
Lihat Kehakiman dan Jaksa
Kehakiman
Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.
Lihat Kehakiman dan Kehakiman
Kepala negara
Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.
Lihat Kehakiman dan Kepala negara
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Lihat Kehakiman dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Lihat Kehakiman dan Lembaga legislatif
Magistrat
Istilah Magistrat digunakan dalam berbagai sistem pemerintahan dan undang-undang untuk merujuk pada petugas sipil yang mengelola hukum.
Lihat Kehakiman dan Magistrat
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Lihat Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pemisahan kekuasaan
Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: separation of powers) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang.
Lihat Kehakiman dan Pemisahan kekuasaan
Undang-undang
Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Lihat Kehakiman dan Undang-undang
University of Chicago Press
University of Chicago Press adalah pers universitas terbesar dan salah satu yang tertua di Amerika Serikat.
Lihat Kehakiman dan University of Chicago Press
Yale University Press
Yale University Press adalah pers universitas yang terkait dengan Universitas Yale.
Lihat Kehakiman dan Yale University Press
Lihat juga
Kejaksaan
Juga dikenal sebagai Yudikatif.