Akses lebih cepat ketimbang browser!
20 hubungan: Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Eksekutif (pemerintahan), Kehakiman, Kolusi, Korupsi, Lembaga legislatif, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Menteri, Negara, Nepotisme, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Pemisahan kekuasaan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia, Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden Indonesia.
Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Lembaga negara dan Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Lembaga negara dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Eksekutif (pemerintahan)
Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.
Baru!!: Lembaga negara dan Eksekutif (pemerintahan) · Lihat lebih »
Kehakiman
Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.
Baru!!: Lembaga negara dan Kehakiman · Lihat lebih »
Kolusi
Di dalam bidang studi ekonomi, kolusi terjadi di dalam satu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama.
Baru!!: Lembaga negara dan Kolusi · Lihat lebih »
Korupsi
Tidak ada data Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
Baru!!: Lembaga negara dan Korupsi · Lihat lebih »
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Baru!!: Lembaga negara dan Lembaga legislatif · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Baru!!: Lembaga negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Lembaga negara dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Menteri
Menteri (bahasa Inggris: minister) adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.
Baru!!: Lembaga negara dan Menteri · Lihat lebih »
Negara
PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Baru!!: Lembaga negara dan Negara · Lihat lebih »
Nepotisme
Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya.
Baru!!: Lembaga negara dan Nepotisme · Lihat lebih »
Pakta Pertahanan Atlantik Utara
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization, NATO; Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) atau juga disebut Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, adalah sebuah organisasi aliansi militer antar banyak negara yang terdiri dari 2 negara di Amerika Utara, 28 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia yang bertujuan untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949.
Baru!!: Lembaga negara dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara · Lihat lebih »
Pemisahan kekuasaan
Pemisahan kekuasaan (bahasa Inggris: separation of powers) merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang.
Baru!!: Lembaga negara dan Pemisahan kekuasaan · Lihat lebih »
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Sekretariat Perbara di Jalan Sisingamangaraja No. 70A, Jakarta Selatan, Indonesia Bendera 10 negara anggota Perbara. Peta dan bendera negara anggota Perbara. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara), Antara, 20 Februari 2008, Radio Taiwan International, 15 September 2008 (ASEAN) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Baru!!: Lembaga negara dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara · Lihat lebih »
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional.
Baru!!: Lembaga negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Lembaga negara dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Rakyat
Rakyat (people) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan.
Baru!!: Lembaga negara dan Rakyat · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Lembaga negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Lembaga negara dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Lembaga Negara, Lembaga pemerintah, Lembaga-lembaga pemerintah.
