Akses lebih cepat ketimbang browser!
27 hubungan: Amendemen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Bahasa daerah, Bahasa di Indonesia, Bank Indonesia, Bank sentral, Budaya Indonesia, Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia, Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia, Daftar Menteri Pertahanan Indonesia, Demokrasi ekonomi, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ilmu, Lembaga tinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Mata uang, Pemilihan umum di Indonesia, Pendidikan dasar, Presiden Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden Indonesia, 10 Agustus, 2002.
Amendemen
Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amendemen · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Bahasa daerah
Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan secara turun-temurun di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah asli, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bahasa daerah · Lihat lebih »
Bahasa di Indonesia
Di Indonesia, terdapat lebih dari 700 bahasa hidup yang dituturkan hingga saat ini.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bahasa di Indonesia · Lihat lebih »
Bank Indonesia
Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bank Indonesia · Lihat lebih »
Bank sentral
Bank sentral atau bank pusat di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bank sentral · Lihat lebih »
Budaya Indonesia
Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Budaya Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia hingga saat ini.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar Menteri Dalam Negeri Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia:;Catatan.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia · Lihat lebih »
Daftar Menteri Pertahanan Indonesia
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar Menteri Pertahanan Indonesia · Lihat lebih »
Demokrasi ekonomi
Demokrasi ekonomi atau demokrasi pemangku kepentingan adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk di dalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar dan publik luas.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Demokrasi ekonomi · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Agung
Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Pertimbangan Agung · Lihat lebih »
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden (biasa disingkat Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Ilmu
Sebuah percobaan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu atau ilmu pengetahuan (disebut juga sains; serapan dari scientia) adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan dan penataan pengetahuan yang dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam semesta dan dunianya.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ilmu · Lihat lebih »
Lembaga tinggi negara
Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Lembaga tinggi negara · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mata uang
Mata uang Rupiah - Indonesia Mata uang adalah satuan nilai alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mata uang · Lihat lebih »
Pemilihan umum di Indonesia
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemilihan umum di Indonesia · Lihat lebih »
Pendidikan dasar
Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pendidikan dasar · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
10 Agustus
10 Agustus adalah hari ke-222 (hari ke-223 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 10 Agustus · Lihat lebih »
2002
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2002 · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Perubahan Keempat UUD 1945, Perubahan keempat undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
