Akses lebih cepat ketimbang browser!
17 hubungan: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Darmono (jaksa), Denny Indrayana, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kuntoro Mangkusubroto, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mas Achmad Santosa, Presiden Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Yunus Husein.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Darmono (jaksa)
Dr. Darmono, S.H., M.M. adalah mantan jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Darmono (jaksa) · Lihat lebih »
Denny Indrayana
Denny Indrayana pakar hukum tata negara, politikus Partai Demokrat, aktivis, dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014).
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Denny Indrayana · Lihat lebih »
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Kepolisian Nasional
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Kepolisian Nasional · Lihat lebih »
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Kuntoro Mangkusubroto
Prof.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Kuntoro Mangkusubroto · Lihat lebih »
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (disingkat LPSK) adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · Lihat lebih »
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (dalam bahasa Inggris: supreme court) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Mahkamah Agung · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mas Achmad Santosa
Dr.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Mas Achmad Santosa · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan · Lihat lebih »
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (disingkat secara resmi UKP-PPP, sering juga disingkat UKP4) adalah sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan · Lihat lebih »
Yunus Husein
Yunus Husein adalah ahli hukum perbankan asal Indonesia dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang pertama serta merupakan konseptor dan perintis pendirian Otoritas Jasa Keuangan.
Baru!!: Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Yunus Husein · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Satgas Mafia Hukum, Satgas PMH, Satuan tugas pemberantasan mafia hukum.
