Akses lebih cepat ketimbang browser!
26 hubungan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Birokrasi, Departemen, Direktur, Fungsi, Indonesia, Kabinet (pemerintahan), Kementerian, Kementerian Indonesia, Komisaris, Lembaga, Lembaga Nonstruktural, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Menteri, Negara, Organisasi, Pemerintah, Pemerintahan daerah, Perusahaan, Reformasi, Sistem, Susilo Bambang Yudhoyono, Swasta, Tata nama, Undang-undang.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Birokrasi
Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris dari bureau dan cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Birokrasi · Lihat lebih »
Departemen
Departemen adalah suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu organisasi yang lebih besar.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Departemen · Lihat lebih »
Direktur
Direktur (dalam bentuk jamak disebut direksi atau dewan direksi; kadang disebut juga jajaran direksi atau dewan/jajaran direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan Politeknik.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Direktur · Lihat lebih »
Fungsi
Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Fungsi · Lihat lebih »
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Indonesia · Lihat lebih »
Kabinet (pemerintahan)
Kabinet (serapan dari kabinet) adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Kabinet (pemerintahan) · Lihat lebih »
Kementerian
Kementerian (bahasa Inggris: Ministry dalam bahasa Indonesia berarti pelayanan) adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Kementerian · Lihat lebih »
Kementerian Indonesia
Kementerian Indonesia adalah lembaga eksekutif dalam lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Kementerian Indonesia · Lihat lebih »
Komisaris
Komisaris adalah posisi yang mewakili pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Komisaris · Lihat lebih »
Lembaga
Lembaga merupakan wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Lembaga · Lihat lebih »
Lembaga Nonstruktural
Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Lembaga Nonstruktural · Lihat lebih »
Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Lembaga Pemerintah Nonkementerian (disingkat LPNK), dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian · Lihat lebih »
Menteri
Menteri (bahasa Inggris: minister) adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Menteri · Lihat lebih »
Negara
PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Negara · Lihat lebih »
Organisasi
Organisasi Kemahasiswaan di Lithuania Organisasi atau pertubuhan (organisatie) merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang berkumpul dalam wadah yang sama dan memiliki satu tujuan.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Organisasi · Lihat lebih »
Pemerintah
de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Pemerintah · Lihat lebih »
Pemerintahan daerah
Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Pemerintahan daerah · Lihat lebih »
Perusahaan
PFN Di Jakarta,Indonesia Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Perusahaan · Lihat lebih »
Reformasi
Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Reformasi · Lihat lebih »
Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Sistem · Lihat lebih »
Susilo Bambang Yudhoyono
Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A., atau lebih dikenal dengan inisialnya SBY adalah Presiden Indonesia keenam yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Susilo Bambang Yudhoyono · Lihat lebih »
Swasta
Sektor swasta adalah salah satu bagian dalam sektor ekonomi suatu negara yang terdiri dari kegiatan di bidang badan usaha yang sebagian besar modalnya dikuasai oleh pihak swasta dan tidak dikuasai mayoritas kepemilikan oleh pemerintah.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Swasta · Lihat lebih »
Tata nama
Tata nama atau nomenklatur (bahasa Inggris: nomenclature) berasal dari bahasa Latin: nomen untuk penamaan atau calare bagi sebuah penyebutan dalam bahasa Yunani: ονοματοκλήτωρ yang berasal dari kata όνομα atau onoma yang sama berarti dengan bahasa Inggris kuno: nama dan bahasa Jerman kuno: namo adalah merujuk pada persyaratan, sistem prinsip-prinsip dasar, prosedur dan persyaratan yang berkaitan dengan penamaan yang dapat merupakan pembakuan kata atau frasa penugasan untuk objek tertentu.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Tata nama · Lihat lebih »
Undang-undang
Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Baru!!: Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-undang · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Daftar Kementerian dalam Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-undang kementerian negara.
