Akses lebih cepat ketimbang browser!
125 hubungan: Aum Shinrikyo, Badan Kepolisian Nasional (Jepang), Bahasa Jepang, Bandar Udara Internasional Narita, Bangsa Korea, Bendera Jepang, Brasil, Burakumin, Burundi, Demografi Jepang, Dewan Penasihat (Jepang), Disabilitas, Disabilitas perkembangan, Diskriminasi, Gaijin, Gender, Gerakan kemerdekaan Ryukyu, Gereja Saksi-Saksi Yehuwa, Gereja Unifikasi, Hak asasi manusia, Hak asasi manusia di Amerika Serikat, Hak asasi manusia di Jerman, Hak atas peradilan yang jujur, Hak LGBT di Jepang, Hak pilih universal, Hak suara, Hakim, Homoseksualitas di Jepang, Honda, Hukum, Hukuman mati, Hukuman mati di Jepang, Ianfu, Imigran ilegal, Iran, Jam kerja, Jepang, Kabinet Jepang, Kamboja, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kaum minoritas, Kebebasan beragama, Kebebasan berkumpul, Kejahatan di Jepang, Kekaisaran Jepang, Kekerasan dalam rumah tangga, Kementerian Kehakiman (Jepang), Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang, Kementerian Pertahanan Jepang, Kerahasiaan pribadi, ..., Kesetaraan kesempatan, Kewarganegaraan, Komeito, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konfusianisme, Konstitusi Jepang, Kontes untuk membunuh 100 orang menggunakan pedang, Kontroversi buku pelajaran sejarah Jepang, Konvensi Genosida, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Konvensi mengenai Kerja Paksa, Konvensi Perbudakan 1926, Konvensi Terkait Status Pengungsi, Korea Utara, Kuil Yasukuni, Mahkamah Agung Jepang, Masalah etnis di Jepang, Masyarakat adat, Myanmar, NHK, Omron, Orang Filipina di Jepang, Orang Korea di Jepang, Orang Tionghoa di Jepang, Parlemen Jepang, Partai Demokrat Liberal (Jepang), Paspor, Pasukan Bela Diri Jepang, Pelayanan kesehatan, Pelecehan seksual, Pemadam kebakaran, Pembakaran, Pembantaian Kantō, Pembantaian Nanking, Pembunuhan, Pemerintah Jepang, Pemerkosaan, Pemilihan umum di Jepang, Penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara, Pendidikan di Jepang, Pengasingan, Pengungsi, Penyangkalan Pembantaian Nanking, Penyensoran, Perampokan, Perang Dunia II, Perdagangan manusia, Polisi, Prefektur Okinawa, Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Repatriasi, Sankei Shimbun, Shinzō Abe, Shiori Itō, Sistem parlementer, Sony, Standar hidup, Sterilisasi paksa, Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Suku Ainu, Suku Han, Suku Ryukyu, Tionghoa, Tokyo, Tunawisma di Jepang, Uni Eropa, Unit 731, Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, Upah minimum, Uyoku dantai, Vietnam, Wanita di Jepang. Memperluas indeks (75 lebih) »
Aum Shinrikyo
Aleph (アレフ Arefu), sebelumnya, adalah sebuah gerakan agama baru Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Aum Shinrikyo · Lihat lebih »
Badan Kepolisian Nasional (Jepang)
Gedung kedua Kantor Pemerintah Pusat, gedung penempatan lembaga adalah lembaga yang dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dari Kantor Kabinet dari Kabinet Jepang, dan merupakan badan pusat dari sistem kepolisian Jepang, dan badan koordinasi pusat penegakan hukum dalam situasi darurat nasional di Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Badan Kepolisian Nasional (Jepang) · Lihat lebih »
Bahasa Jepang
Bahasa Jepang adalah bahasa resmi di Jepang dengan jumlah penutur 128 juta jiwa di seluruh dunia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Bahasa Jepang · Lihat lebih »
Bandar Udara Internasional Narita
Bandar Udara Internasional Narita, juga dikenal sebagai Bandar Udara Tokyo Narita, sebelumnya dan dahulunya dikenal sebagai, merupakan nama bandara yang terletak di Narita, Prefektur Chiba, Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Bandar Udara Internasional Narita · Lihat lebih »
Bangsa Korea
Orang Korea adalah sebuah kelompok etnik yang mendiami wilayah Asia Timur.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Bangsa Korea · Lihat lebih »
Bendera Jepang
Bendera nasional Jepang adalah sebuah bendera berbidang putih dengan lingkaran merah tua di tengahnya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Bendera Jepang · Lihat lebih »
Brasil
Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil (bahasa Portugis: República Federativa do Brasil, Respublica Foederativa Brasiliae) adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan di Amerika Latin.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Brasil · Lihat lebih »
Burakumin
adalah suatu kelompok minoritas sosial di Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Burakumin · Lihat lebih »
Burundi
Burundi (Burundi), Republik Burundi (République du Burundi, Republika y'Uburundi) adalah sebuah negara terkurung daratan di daerah Danau Besar di tengah benua Afrika.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Burundi · Lihat lebih »
Demografi Jepang
zodiak Cina. Anak perempuan yang lahir tahun itu menurut takhayul dipercaya membawa nasib buruk. Demografi Jepang ditandai penurunan tingkat kelahiran secara terus menerus dan peningkatan harapan hidup yang menyebabkan penduduk Jepang makin menua.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Demografi Jepang · Lihat lebih »
Dewan Penasihat (Jepang)
Ruang Dewan Penasihat di Parlemen Jepang (Diet) Dewan Penasihat Jepang atau adalah nama majelis tinggi dalam Parlemen Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Dewan Penasihat (Jepang) · Lihat lebih »
Disabilitas
Simbol internasional penyandang difabel Rumah untuk para penyandang difabel di Johor, Malaysia. Difabel, disabilitas, ketunaan, ketunadayaan, atau keterbatasan diri (bahasa Inggris: disability) dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Disabilitas · Lihat lebih »
Disabilitas perkembangan
Kecacatan perkembangan adalah sebuah kelompok kondisi kronis yang disebabkan oleh gangguan mental atau fisik yang muncul sebelum dewasa.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Disabilitas perkembangan · Lihat lebih »
Diskriminasi
yang dipisahkan secara rasial bertuliskan "Berwarna", di Kota Oklahoma sekitar tahun 1939. Diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Diskriminasi · Lihat lebih »
Gaijin
date.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Gaijin · Lihat lebih »
Gender
Gender, jantina atau lapuan adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Gender · Lihat lebih »
Gerakan kemerdekaan Ryukyu
atau Republik Ryukyu (Jepang:, Kyūjitai: Hepburn: Ryūkyū Kyōwakoku) adalah sebuah gerakan yang meminta kemerdekaan Okinawa dan pulau-pulau sekitarnya (Kepulauan Ryukyu), dari Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Gerakan kemerdekaan Ryukyu · Lihat lebih »
Gereja Saksi-Saksi Yehuwa
Gereja Saksi-Saksi Yehuwa adalah suatu aliran yang berupaya untuk memurnikan ajaran Kristus, sesuai apa yang tercatat di Alkitab.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Gereja Saksi-Saksi Yehuwa · Lihat lebih »
Gereja Unifikasi
Moon Syun Myung dan istri Gereja Unifikasi adalah sebuah gereja gerakan mesianik di Korea yang didirikan oleh Moon Syun Myung.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Gereja Unifikasi · Lihat lebih »
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak asasi manusia · Lihat lebih »
Hak asasi manusia di Amerika Serikat
isbn.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak asasi manusia di Amerika Serikat · Lihat lebih »
Hak asasi manusia di Jerman
Hak asasi manusia di Jerman merupakan bagian pertama Grundgesetz yang mencantumkan uraian hak-hak asasi disertai kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi martabat manusia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak asasi manusia di Jerman · Lihat lebih »
Hak atas peradilan yang jujur
Hak atas peradilan yang jujur (Right to a fair trial) merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang tertulis dan dibahas dalam berbagai perjanjian HAM Internasional seperti.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak atas peradilan yang jujur · Lihat lebih »
Hak LGBT di Jepang
Homoseksualitas di Jepang dianggap legal.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak LGBT di Jepang · Lihat lebih »
Hak pilih universal
Pemilu sebagai proses penting demokratisasi. ka Hak pilih universal berarti semua penduduk boleh memilih dalam pemilihan umum.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak pilih universal · Lihat lebih »
Hak suara
Hak suara atau hak pilih adalah hak yang dimiliki oleh penduduk untuk memilih.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hak suara · Lihat lebih »
Hakim
Hakim di Mahkamah Internasional. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hakim · Lihat lebih »
Homoseksualitas di Jepang
Kitagawa Utamaro, "Client Lubricating a Prostitute" End of the eighteenth century Print F. M. Bertholet Collection Catatan praktik homoseksual di Jepang dapat dilihat dari catatan pada zaman kuno.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Homoseksualitas di Jepang · Lihat lebih »
Honda
adalah sebuah konglomerat multinasional publik asal Jepang yang memproduksi mobil, sepeda motor, dan peralatan daya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Honda · Lihat lebih »
Hukum
Hukum (serapan dari حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hukum · Lihat lebih »
Hukuman mati
Hukuman mati atau pidana mati adalah yakni praktik yang dilakukan suatu Negara (pemerintahan) untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan bagaikan Hukuman mati di Indonesia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hukuman mati · Lihat lebih »
Hukuman mati di Jepang
60 negara tetap ada dan 137 telah dihapuskan, menurut Amnesty International.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Hukuman mati di Jepang · Lihat lebih »
Ianfu
Jugun ianfu (従軍慰安婦) atau wanita penghibur (bahasa Inggris: comfort women) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada wanita yang melakukan layanan seksual kepada anggota Tentara Jepang selama Perang Dunia II di koloni Jepang dan wilayah perang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Ianfu · Lihat lebih »
Imigran ilegal
Imigran ilegal atau pendatang gelap merupakan sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Imigran ilegal · Lihat lebih »
Iran
Iran (ایران), secara resmi Republik Islam Iran dan juga disebut Persia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Iran · Lihat lebih »
Jam kerja
Jam kerja adalah periode waktu di mana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Jam kerja · Lihat lebih »
Jepang
Jepang (bahasa Jepang: 日本国, Nihonkoku atau Nipponkoku) adalah sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Jepang · Lihat lebih »
Kabinet Jepang
adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kabinet Jepang · Lihat lebih »
Kamboja
Kerajaan Kamboja (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, Royaume du Cambodge) adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kamboja · Lihat lebih »
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau dalam Bahasa Inggris disebut Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam hukum internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »
Kaum minoritas
Minoritas ialah kelompok sosial yang tak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dari suatu kelompok masyarakat tertentu.Keanggotaan kelompok minoritas biasanya didasarkan pada perbedaan karakteristik atau praktik yang dapat diamati, seperti: etnis (etnis minoritas), ras (minoritas ras), agama (minoritas agama), orientasi seksual (minoritas seksual), atau disabilitas.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kaum minoritas · Lihat lebih »
Kebebasan beragama
Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat, untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kebebasan beragama · Lihat lebih »
Kebebasan berkumpul
"Sammankomsten" ("Pertemuan"), lukisan minyak karya Ester Almqvist. Kebebasan berkumpul adalah hak seseorang untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain dan mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kebebasan berkumpul · Lihat lebih »
Kejahatan di Jepang
Tingkat kejahatan di Jepang umumnya rendah dibandingkan dengan negara lain, peringkat dari rendah hingga sedang di sebagian besar kota besar dan kecil.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kejahatan di Jepang · Lihat lebih »
Kekaisaran Jepang
adalah negara kebangsaan yang bersejarah dan merupakan kekuatan besar yang pernah berdiri di Asia Timur sejak Restorasi Meiji pada tahun 1868 hingga pemberlakuan Konstitusi Jepang pasca-Perang Dunia II dan pembentukan negara Jepang modern.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kekaisaran Jepang · Lihat lebih »
Kekerasan dalam rumah tangga
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, entah berada dalam keadaan sudah kawin maupun hanya sebatas kumpul kebo.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kekerasan dalam rumah tangga · Lihat lebih »
Kementerian Kehakiman (Jepang)
adalah salah satu kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kementerian Kehakiman (Jepang) · Lihat lebih »
Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang
adalah kementerian tingkat kabinet dari pemerintah Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial Jepang · Lihat lebih »
Kementerian Pertahanan Jepang
adalah departemen eksekutif dari Pemerintah Jepangbertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kemerdekaan Jepang, dan memelihara keamanan nasional negara dan Pasukan Bela Diri Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kementerian Pertahanan Jepang · Lihat lebih »
Kerahasiaan pribadi
Kerahasiaan pribadi atau privasi (privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kerahasiaan pribadi · Lihat lebih »
Kesetaraan kesempatan
Kesetaraan kesempatan adalah kondisi yang adil ketika lamaran pekerjaan diperlakukan sama, tidak terhalang hambatan buatan, prasangka atau preferensi, kecuali ketika perbedaan tertentu secara eksplisit dapat dijustifikasi.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kesetaraan kesempatan · Lihat lebih »
Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kewarganegaraan · Lihat lebih »
Komeito
, sebelumnya Partai Kōmei Baru, atau PKB adalah sebuah partai politik di Jepang yang didirikan oleh para anggota organisasi Buddha Nichiren, Soka Gakkai.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Komeito · Lihat lebih »
Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komisi Hak Asasi Manusia PBB (atau dalam bahasa Inggris: United Nations Commission on Human Rights, disingkat UNCHR) adalah komisi fungsional dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »
Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi
Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB (United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swiss.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi · Lihat lebih »
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: UN Human Rights Committee) atau dikenal dengan Komite Hak Asasi Manusia PBB merupakan badan ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipilih oleh negara-negara anggota dengan mempertimbangkan laporan yang disampaikan oleh negara-negara tentang kepatuhan mereka terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ''International Covenant on Civil and Political Rights'' (ICCPR).
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa · Lihat lebih »
Konfusianisme
Konfusianisme adalah sebuah kepercayaan yang resmi dan diakui di Indonesia bersama dengan 5 kepercayaan lain.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konfusianisme · Lihat lebih »
Konstitusi Jepang
adalah dokumen legal pendirian negara Jepang sejak tahun 1947.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konstitusi Jepang · Lihat lebih »
Kontes untuk membunuh 100 orang menggunakan pedang
adalah sebuah catatan masa perang dari sebuah kontes antara dua perwira Angkatan Darat Jepang pada masa invasi Jepang ke China dalam rangka membunuh 100 orang pertama dengan pedang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kontes untuk membunuh 100 orang menggunakan pedang · Lihat lebih »
Kontroversi buku pelajaran sejarah Jepang
Anggota kelompok revisionis sayap kanan "Serikat Reformasi Buku Pelajaran Sejarah Jepang" memasang spanduk bertuliskan "Berikan anak-anak buku-buku pelajaran sejarah yang benar" di depan Kuil Yasukuni Kontroversi buku pelajaran sejarah Jepang melibatkan isi kontroversial dalam buku-buku pelajaran sejarah yang disepakati pemerintah yang digunakan dalam pendidikan menengah (SMP dan SMA) Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kontroversi buku pelajaran sejarah Jepang · Lihat lebih »
Konvensi Genosida
Konvensi tentang Penghindaran dan Hukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konvensi Genosida · Lihat lebih »
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas · Lihat lebih »
Konvensi mengenai Kerja Paksa
Konvensi mengenai Kerja Paksa atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Forced Labor Convention, 1930 (No.29) merupakan instrumen internasional pertama yang dikeluarkan oleh organisasi perburuhan dunia atau International Labor Organization (ILO) yang secara khusus membahas mengenai Kerja Paksa atau Wajib Kerja. Konvensi ini disahkan atau diadopsi pada 28 Juni 1930 di Jenewa, Swiss dan mulai berlaku pada 1 Mei 1932.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konvensi mengenai Kerja Paksa · Lihat lebih »
Konvensi Perbudakan 1926
Konvensi Perbudakan 1926 atau Konvensi Penekanan Perdagangan Budak dan Perbudakan adalah sebuah traktat internasional yang dibuat di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa dan pertama kali ditandatangani pada 25 September 1926.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konvensi Perbudakan 1926 · Lihat lebih »
Konvensi Terkait Status Pengungsi
Konvensi Terkait Status Pengungsi, yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, adalah sebuah perjanjian multilateral yang mendefinisikan status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Konvensi Terkait Status Pengungsi · Lihat lebih »
Korea Utara
Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara (Hangul: 조선민주주의인민공화국; Hanja: 朝鮮民主義人民共和國; MR: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi bagian utara Semenanjung Korea.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Korea Utara · Lihat lebih »
Kuil Yasukuni
adalah sebuah kuil Shinto di Chiyoda, Tokyo, Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Kuil Yasukuni · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Jepang
Pengadilan Tertinggi Jepang (最高裁判所 Saikō-Saibansho; disingkat dengan sebutan 最高裁 Saikō-Sai, atau dalam bahasa Inggris yaitu Supreme Court of Japan), terletak di kota Chiyoda, Tokyo.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Mahkamah Agung Jepang · Lihat lebih »
Masalah etnis di Jepang
Menurut statistik sensus, 98.5% populasi Jepang adalah orang Jepang, dengan sisanya adalah warga asing yang menetap di Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Masalah etnis di Jepang · Lihat lebih »
Masyarakat adat
Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya Saparua di kabupaten Maluku Tengah adalah salah satu negeri dengan tatanan masyarakat adat yang masih kental di Maluku ''Leuit'' (lumbung padi tradisional Sunda) di desa Sirnarasa, Cikakak, Sukabumi Masyarakat adat adalah istilah umum atau konsep yang dipakai di Indonesia untuk merujuk pada komunitas-komunitas hukum adat (adat rechtsgemeenschappen) yang sudah ada di jaman pendudukan Hindia Belanda pada masa itu.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Masyarakat adat · Lihat lebih »
Myanmar
Myanmar, secara resmi bernama Republik Persatuan Myanmar (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်) juga dikenal sebagai Burma (nama resmi hingga tahun 1989), adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Myanmar · Lihat lebih »
NHK
, atau Perusahaan Penyiaran Jepang, adalah sebuah badan penyiaran umum di Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan NHK · Lihat lebih »
Omron
, ditulis sebagai OMRON, adalah sebuah perusahaan elektronik yang berkantor pusat di Kyoto, Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Omron · Lihat lebih »
Orang Filipina di Jepang
berjumlah 202,592 orang pada akhir 2007, membuat mereka menjadi komunitas asing terbesar ketiga di Jepang bersama dengan orang Brasil, menurut statistik Kementerian Keadilan.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Orang Filipina di Jepang · Lihat lebih »
Orang Korea di Jepang
Orang Korea di Jepang adalah penduduk Jepang yang beretnis Korea.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Orang Korea di Jepang · Lihat lebih »
Orang Tionghoa di Jepang
Bangsa Tionghoa merupakan pendatang dari Tiongkok ke Jepang beserta keturunan mereka.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Orang Tionghoa di Jepang · Lihat lebih »
Parlemen Jepang
Parlemen Jepang atau Kokkai (国会) adalah nama parlemen Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Parlemen Jepang · Lihat lebih »
Partai Demokrat Liberal (Jepang)
, sering kali disingkat menjadi LDP atau, adalah sebuah partai politik di Jepang yang berideologi konservatif.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Partai Demokrat Liberal (Jepang) · Lihat lebih »
Paspor
Paspor Indonesia Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Paspor · Lihat lebih »
Pasukan Bela Diri Jepang
adalah angkatan bersenjata di Jepang yang didirikan setelah berakhirnya pendudukan Jepang oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia II.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pasukan Bela Diri Jepang · Lihat lebih »
Pelayanan kesehatan
Kepadatan sumber daya pelayanan kesehatan dunia, yang dalam peta ini ditunjukkan oleh jumlah dokter per 10.000 penduduk suatu negara.Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan (bahasa Inggris: health care) adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pelayanan kesehatan · Lihat lebih »
Pelecehan seksual
Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pelecehan seksual · Lihat lebih »
Pemadam kebakaran
Petugas pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas memadamkan api atau kebakaran. Truk Pemadam Kebakaran Nomor telepon-nomor telepon wilayah pemadam kebakaran DKI Jakarta Pemadam kebakaran, disingkat damkar, adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pemadam kebakaran · Lihat lebih »
Pembakaran
* Pembakaran (kimia), yang disebut combustion dalam bahasa Inggris.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pembakaran · Lihat lebih »
Pembantaian Kantō
Pembantaian Kantō adalah pembunuhan massal yang dilakukan oleh para militer, polisi dan anggota ormas Jepang terhadap penduduk Zainichi di wilayah Kantō, Jepang, tak lama setelah gempa bumi Kantō Besar 1923.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pembantaian Kantō · Lihat lebih »
Pembantaian Nanking
Pembantaian Nanking, juga dikenal sebagai Pemerkosaan Nanking, adalah sebuah episode dari pembunuhan massal dan perkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking (ejaan resmi saat ini: Nanjing) selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pembantaian Nanking · Lihat lebih »
Pembunuhan
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pembunuhan · Lihat lebih »
Pemerintah Jepang
adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pemerintah Jepang · Lihat lebih »
Pemerkosaan
Pemerkosaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korbannya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pemerkosaan · Lihat lebih »
Pemilihan umum di Jepang
Proses politik Jepang memiliki tiga jenis pemilihan: pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat diadakan setiap empat tahun (kecuali majelis rendah dibubarkan lebih awal), pemilihan untuk Dewan Penasihat diadakan setiap tiga tahun untuk memilih setengah dari anggotanya, dan pemilihan lokal diadakan setiap empat tahun untuk kantor di prefektur dan munisipalitas.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pemilihan umum di Jepang · Lihat lebih »
Penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara
Penculikan warga negara Jepang dari Jepang oleh agen pemerintah Korea Utara terjadi pada periode enam tahun dari 1977 sampai 1983.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara · Lihat lebih »
Pendidikan di Jepang
Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan pendidikan masyarakat (pendidikan seumur hidup).
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pendidikan di Jepang · Lihat lebih »
Pengasingan
Pengasingan adalah sebuah bentuk hukuman.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pengasingan · Lihat lebih »
Pengungsi
Pengungsi wanita asal Armenia dengan anaknya Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Pengungsi · Lihat lebih »
Penyangkalan Pembantaian Nanking
Penyangkalan Pembantaian Nanking adalah penyangkalan bahwa pasukan Kekaisaran Jepang membantai ratusan ribu prajurit dan warga sipil Tiongkok pada Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dan merupakan sebuah peristiwa yang sangat kontroversial dalam hubungan Jepang dengan Tiongkok.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Penyangkalan Pembantaian Nanking · Lihat lebih »
Penyensoran
Sensor adalah bentuk pembatasan terhadap suatu bentuk wacana, komunikasi, atau penyampaian informasi tertentu.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Penyensoran · Lihat lebih »
Perampokan
Adegan perampokan dalam film ''The Great Train Robbery'' (1903) Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang/sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Perampokan · Lihat lebih »
Perang Dunia II
Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Perang Dunia II · Lihat lebih »
Perdagangan manusia
Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Perdagangan manusia · Lihat lebih »
Polisi
Polisi di Indonesia berpatroli di jalan-jalan di Sumatera Barat Kepolisian (serapan dari politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Polisi · Lihat lebih »
Prefektur Okinawa
Lokasi Kepulauan Ryukyu adalah prefektur yang terletak di bagian paling selatan Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Prefektur Okinawa · Lihat lebih »
Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah sebuah perjanjian sampingan untuk Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas · Lihat lebih »
Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, OP-CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang mendirikan mekanisme aduan untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW).
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita · Lihat lebih »
Repatriasi
Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Repatriasi · Lihat lebih »
Sankei Shimbun
Kantor Pusat Tokyo Kantor Pusat Osaka di Gedung Namba Sankei atau nama lengkap: adalah surat kabar nasional Jepang yang diterbitkan oleh penerbit Sankei Shimbun Company dari Fujisankei Communications Group.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Sankei Shimbun · Lihat lebih »
Shinzō Abe
() adalah seorang politikus Jepang yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang selama 4 periode, menjadikannya sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Shinzō Abe · Lihat lebih »
Shiori Itō
adalah seorang jurnalis dan pembuat film asal Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Shiori Itō · Lihat lebih »
Sistem parlementer
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen." Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Sistem parlementer · Lihat lebih »
Sony
adalah perusahaan konglomerat Jepang yang berkantor pusat di Minato, Tokyo.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Sony · Lihat lebih »
Standar hidup
Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Standar hidup · Lihat lebih »
Sterilisasi paksa
Sterilisasi atau pemandulan paksa adalah program atau kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Sterilisasi paksa · Lihat lebih »
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (sebelum 1999, dikenal sebagai Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas) adalah sebuah wadah pemikir Komisi PBB.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Sub-Komisi Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia · Lihat lebih »
Suku Ainu
Tonkori, alat musik tradisional khas suku Ainu. Museum dan pusat promosi suku Ainu di Sapporo аину (juga disebut Ezo dalam teks-teks sejarah) adalah sebuah kelompok etnis pribumi di Hokkaidō, Kepulauan Kuril, dan sebagian besar Sakhalin.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Suku Ainu · Lihat lebih »
Suku Han
Suku Han adalah sebuah suku bangsa mayoritas di Tiongkok.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Suku Han · Lihat lebih »
Suku Ryukyu
adalah penduduk pribumi yang hidup di Kepulauan Ryukyu, yang terletak antara pulau Kyushu dan pulau Taiwan.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Suku Ryukyu · Lihat lebih »
Tionghoa
Kaisar dan Permaisuri Huaxia. Tionghoa atau Tionghwa (asal kata dari Hokkien; first) atau Huaren (first) adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Tionghoa · Lihat lebih »
Tokyo
, nama resminya, adalah salah satu dari 47 prefektur Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak 1869.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Tokyo · Lihat lebih »
Tunawisma di Jepang
Tunawisma di Jepang (ホームレス, 浮浪者) adalah masalah sosial yang terutama berdampak pada pria paruh baya dan lanjut usia.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Tunawisma di Jepang · Lihat lebih »
Uni Eropa
Uni Eropa (disingkat UE) adalah organisasi antarpemerintahan dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Uni Eropa · Lihat lebih »
Unit 731
Salah satu fasilitas unit 731 di Harbin. Unit 731, adalah suatu unit rahasia untuk pengembangan senjata biologi yang dimiliki Jepang pada tahun 1937-1945.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Unit 731 · Lihat lebih »
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa
Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa, atau United Nations University (UNU) adalah lengan akademik Perserikatan Bangsa Bangsa yang didirikan pada tahun 1973, yang melayani tujuan dan prinsip dari Piagam PBB.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa · Lihat lebih »
Upah minimum
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Upah minimum · Lihat lebih »
Uyoku dantai
Uyoku dantai merupakan kelompok sayap kanan nasionalis Jepang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Uyoku dantai · Lihat lebih »
Vietnam
Vietnam, lengkapnya bernama Republik Sosialis Vietnam adalah negara di Asia Tenggara Daratan.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Vietnam · Lihat lebih »
Wanita di Jepang
Para gadis Jepang di sebuah arkade pachinko di Ikebukuro Meskipun wanita di Jepang diakui memiliki hak hukum setara dengan pria setelah Perang Dunia II, keadaan ekonomi bagi wanita masih belum berimbang.
Baru!!: Hak asasi manusia di Jepang dan Wanita di Jepang · Lihat lebih »
