Akses lebih cepat ketimbang browser!
14 hubungan: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Peraturan perundang-undangan Indonesia, Presiden Indonesia, Undang-Undang (Indonesia), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden Indonesia, 2003.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu, yaitu.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 · Lihat lebih »
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (dalam bahasa Inggris: supreme court) adalah pengadilan tertinggi dalam tingkatan pengadilan yang terdiri dari banyak daerah hukum.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Agung · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dan sebagai landasan dasar dalam menentukan KUHP maupun KUH Perdata.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan perundang-undangan Indonesia · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang (Indonesia) · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
2003
Tidak ada deskripsi.
Baru!!: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan 2003 · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Ketetapan MPR, Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, TAP MPR.
