Akses lebih cepat ketimbang browser!
29 hubungan: Amendemen, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Daftar kementerian di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ibu kota Indonesia, Kekosongan kekuasaan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Negara hukum, Otonomi daerah di Indonesia, Partai politik, Pemakzulan, Peradilan agama di Indonesia, Peradilan militer di Indonesia, Peradilan tata usaha negara di Indonesia, Peradilan umum di Indonesia, Presiden Indonesia, Traktat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wakil Presiden Indonesia, 1 November, 2001, 9 November.
Amendemen
Amendemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amendemen · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Daftar kementerian di Indonesia
Saat ini, kementerian di Indonesia berjumlah 34 kementerian yang bersama-sama menjalankan tugas tertentu dalam pemerintahan Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Daftar kementerian di Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia · Lihat lebih »
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Garis-Garis Besar Haluan Negara
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara · Lihat lebih »
Ibu kota Indonesia
Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ibu kota Indonesia · Lihat lebih »
Kekosongan kekuasaan
kekosongan kekuasaan atau vakum kekuasaan (Inggris: Vacum of Power) adalah suatu kondisi yang terjadi ketika suatu pemegang kekuasaan telah kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang menggantikan mereka.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kekosongan kekuasaan · Lihat lebih »
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Lambang Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia..
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia · Lihat lebih »
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Yudisial Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Lihat lebih »
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia · Lihat lebih »
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia · Lihat lebih »
Negara hukum
Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara hukum · Lihat lebih »
Otonomi daerah di Indonesia
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Otonomi daerah di Indonesia · Lihat lebih »
Partai politik
Anggota partai-partai politik bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai dan mempergunakan kekuasaan politik. Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Partai politik · Lihat lebih »
Pemakzulan
Pemakzulan (pelengseran) atau pengithaman (impeachment) adalah sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara (terutama kepala negara dan/atau kepala pemerintahan).
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemakzulan · Lihat lebih »
Peradilan agama di Indonesia
Peradilan agama adalah Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Pengadilan Agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan, jujur dan terpercaya.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peradilan agama di Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan militer di Indonesia
Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peradilan militer di Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan tata usaha negara di Indonesia
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peradilan tata usaha negara di Indonesia · Lihat lebih »
Peradilan umum di Indonesia
Peradilan umum (atau disebut juga Peradilan sipil) adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peradilan umum di Indonesia · Lihat lebih »
Presiden Indonesia
Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Presiden Indonesia · Lihat lebih »
Traktat
Traktat atau perjanjian internasional (treaty, traité) adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Traktat · Lihat lebih »
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 · Lihat lebih »
Wakil Presiden Indonesia
Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Wakil Presiden Indonesia · Lihat lebih »
1 November
1 November adalah hari ke-305 (hari ke-306 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 1 November · Lihat lebih »
2001
Serangan 11 September.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 2001 · Lihat lebih »
9 November
9 November adalah hari ke-313 (hari ke-314 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Baru!!: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 9 November · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Ketiga UUD 1945, Perubahan ketiga undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
