Daftar Isi
37 hubungan: Bendera Indonesia, Bintara, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Distrik, Gubernur, Hak asasi manusia, Indonesia, Inggris, Jaksa Agung, Kabupaten, Kampung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Kota, Lagu kebangsaan, Lembaga legislatif, Lembaran Negara Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Rakyat Papua, Melanesia, Papua, Papua (wilayah Indonesia), Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Pemerintahan daerah di Indonesia, Peraturan Daerah (Indonesia), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia), Perwira, Tamtama, Undang-undang, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wilayah administrasi khusus di Indonesia.
Bendera Indonesia
Bendera Negara Indonesia (disingkat bendera negara) atau biasa juga disebut Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, Merah Putih, atau kadang Sang Dwiwarna (dua warna) adalah bendera negara Indonesia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Bendera Indonesia
Bintara
Pangkat terendah dalam golongan Bintara TNI (Sersan Dua) Pangkat terendah dalam golongan Bintara POLRI (Bripda) Bintara (Bahasa Inggris: Non-commissioned Officer disingkat NCO) adalah golongan pangkat ketentaraan dan kepolisian yang lebih rendah dari Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua, dan lebih tinggi dari Kopral/Ajun Brigadir Polisi.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Bintara
Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (disingkat DPR Papua atau DPRP) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua, Indonesia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Distrik
Distrik adalah salah satu jenis pembagian administratif yang ada di beberapa negara, dikelola oleh pemerintah setempat.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Distrik
Gubernur
Gubernur adalah seorang kepala jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian, berpangkat di bawah kepala negara, dan dalam beberapa hal merupakan perwakilan resmi kepala negara seperti gubernur jenderal.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Gubernur
Hak asasi manusia
Hak asasi manusia (disingkat HAM, human rights, droits de l'homme) adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Hak asasi manusia
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Indonesia
Inggris
Inggris (England) adalah sebuah negara konstituen atau negara bagian yang merupakan bagian dari Britania Raya.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Inggris
Jaksa Agung
Dalam sebagian besar yurisdiksi hukum umum, Jaksa Agung merupakan penasehat hukum pemerintah suatu negara.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Jaksa Agung
Kabupaten
Kabupaten adalah satuan teritorial yang dipimpin oleh seorang bupati.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kabupaten
Kampung
Sebuah kampung di Melaka, Malaysia. Kampung memiliki beberapa arti, antara lain.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kampung
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebuah Lembaga Negara yang melaksanakan Kekuasaan Negara di bidang Penuntutan dan Kejaksaan Republik Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Kepala daerah
Kepala daerah, dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kepala daerah
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesiahttps://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
Kota
Cahaya kota-kota dunia dari antariksa. NASA. Oleh Marc Imhoff Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Kota
Lagu kebangsaan
Lagu Kebangsaan Rusia Lagu kebangsaan (National anthem) adalah suatu lagu yang diakui menjadi suatu lagu resmi dan menjadi simbol suatu negara atau daerah.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Lagu kebangsaan
Lembaga legislatif
Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Lembaga legislatif
Lembaran Negara Republik Indonesia
Dalam penerbitan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan referensi pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman, ordonnantie, dan reglement Dalam bahasa Belanda, penerbitan ini disebut staatsblad, lebih lengkapnya Het Staatsblad van Nederlandsch-Indië pada zaman Hindia Belanda dan Het Staatsblad van Indonesië pada masa peralihan.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Lembaran Negara Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Majelis Rakyat Papua
Majelis Rakyat Papua (disingkat MRP) adalah sebuah lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di provinsi Papua, Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Majelis Rakyat Papua
Melanesia
Peta wilayah Melanesia. Melanesia adalah gugus kepulauan yang memanjang dari kepulauan Papua Barat di Indonesia dan lalu ke timur sampai Samudra Pasifik bagian barat, Australia serta utara dan timur laut Australia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Melanesia
Papua
Papua, adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua Indonesia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua
Papua (wilayah Indonesia)
Peta Ekspedisi Belanda di Nugini Belanda tahun 1907-1915 Papua (Kode ISO: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya), atau kadang Papua Barat atau Nugini Barat untuk membedakan dengan Papua Nugini, merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua (wilayah Indonesia)
Papua Barat
Papua Barat (disingkat Pabar; dahulu Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di barat laut Provinsi Papua Tengah dan sebelah timur Provinsi Papua Barat Daya.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua Barat
Papua Barat Daya
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia, dan merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat pada tahun 2022.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua Barat Daya
Papua Pegunungan
Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di perbatasan Distrik Walesi dan Wouma.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua Pegunungan
Papua Selatan
Papua Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada 2022.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua Selatan
Papua Tengah
Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Papua Tengah
Pemerintahan daerah di Indonesia
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Pemerintahan daerah di Indonesia
Peraturan Daerah (Indonesia)
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Peraturan Daerah (Indonesia)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Perwira
Seorang Perwira TNI AD ketika menjadi komandan upacara. Biasanya seorang Perwira “Persatuan Tanwir Gembira" pada saat upacara atau parade militer untuk membedakan dirinya dengan anggota yang membawa senjata senapan Perwira (Bahasa Inggris: commissioned officer, disingkat CO) adalah anggota tentara/polisi yang berpangkat di atas bintara yakni tentara atau polisi dengan pangkat Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua sampai ke atas hingga Jenderal/Laksamana/Marsekal/Jenderal Polisi.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Perwira
Tamtama
Beberapa Tamtama berpose bersama dua perwira Tamtama.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Tamtama
Undang-undang
Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Undang-undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Wilayah administrasi khusus di Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1): Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No.
Lihat Otonomi khusus Papua dan Wilayah administrasi khusus di Indonesia
Juga dikenal sebagai Otsus Papua.