Daftar Isi
32 hubungan: Amerika Serikat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Asia, Belanja Negara, Buruh, Dasar pengenaan pajak, Desember, Eropa, Federal, Indonesia, Juli, Masehi, Nomor pokok wajib pajak, Pajak, Pajak pertambahan nilai, Pajak progresif, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pendapatan nasional, Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penghasilan tidak kena pajak, Pensiun, Perang Dunia II, Perpajakan di Indonesia, Perseroan terbatas, Pribumi, Retribusi, Romawi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wajib pajak, 2017.
Amerika Serikat
Amerika Serikat, disingkat dengan AS atau A.S. (bahasa Inggris: United States of America, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: "Perserikatan Negara-Negara Bagian Amerika"), atau secara umum dikenal dengan Amerika saja,Nama negara ini dalam bahasa Inggris adalah United States of America, USA/U.S.A atau secara umum disebut dengan United States, US, atau America.
Lihat Pajak penghasilan dan Amerika Serikat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Lihat Pajak penghasilan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Lihat Pajak penghasilan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Asia
Gambar komposit satelit benua Asia. Badan Asia Supranasional yang berada di wilayah Asia. Asia adalah benua terbesar di Bumi baik menurut luas daratan maupun jumlah penduduk.
Lihat Pajak penghasilan dan Asia
Belanja Negara
Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Lihat Pajak penghasilan dan Belanja Negara
Buruh
Buruh pengangkut beras di Museum Bank Indonesia. Buruh, Pekerja, Pegawai, Tenaga kerja, Anak buah atau Karyawan (singkat ’kary’ sesuai definisi Pak ET) pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau Majikan.
Lihat Pajak penghasilan dan Buruh
Dasar pengenaan pajak
Dasar pengenaan pajak (tax base) di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: Penghasilan dan Bisnis (Income and business), Konsumsi (Consumption) dan Kekayaan (Wealth).
Lihat Pajak penghasilan dan Dasar pengenaan pajak
Desember
Desember adalah bulan kedua belas dan terakhir di Kalender Gregorian.
Lihat Pajak penghasilan dan Desember
Eropa
Peta dunia yang menunjukkan letak Eropa Eropa secara geologis dan geografis adalah sebuah semenanjung atau dataran (jazirah) yang masuk dalam benua yaitu Asia, namun penduduk dataran eropa enggan disebut orang asia dan memilih menyebut dataran mereka sebagai Benua Eropa.
Lihat Pajak penghasilan dan Eropa
Federal
Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi.
Lihat Pajak penghasilan dan Federal
Indonesia
Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Lihat Pajak penghasilan dan Indonesia
Juli
Juli bulan ketujuh dalam sistem penanggalan masehi.
Lihat Pajak penghasilan dan Juli
Masehi
Ilustrasi Dionysius Exiguus (atau "Denis Pendek") sedang menghitung penanggalan Paskah Kalender Masehi atau Anno Domini (AD) dalam bahasa Inggris adalah sebutan untuk penanggalan atau penomoran tahun yang digunakan pada kalender Gregorius dan Kalender Julius.
Lihat Pajak penghasilan dan Masehi
Nomor pokok wajib pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Lihat Pajak penghasilan dan Nomor pokok wajib pajak
Pajak
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lihat Pajak penghasilan dan Pajak
Pajak pertambahan nilai
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Lihat Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan nilai
Pajak progresif
Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
Lihat Pajak penghasilan dan Pajak progresif
Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Lihat Pajak penghasilan dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Pendapatan nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun.
Lihat Pajak penghasilan dan Pendapatan nasional
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Lihat Pajak penghasilan dan Pendapatan Negara
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP) adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak.
Lihat Pajak penghasilan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penghasilan tidak kena pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
Lihat Pajak penghasilan dan Penghasilan tidak kena pajak
Pensiun
Pensiun atau purnatugas adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).
Lihat Pajak penghasilan dan Pensiun
Perang Dunia II
Perang Dunia II atau Perang Dunia Kedua (biasa disingkat menjadi PDII atau PD2) adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945.
Lihat Pajak penghasilan dan Perang Dunia II
Perpajakan di Indonesia
Perpajakan di Indonesia termasuk pajak penghasilan, barang dan penjualan.
Lihat Pajak penghasilan dan Perpajakan di Indonesia
Perseroan terbatas
Perseroan terbatas (PT) atau dalam bahasa Belanda disebut naamloze vennootschap (Bahasa Inggris: Limited liability company) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.
Lihat Pajak penghasilan dan Perseroan terbatas
Pribumi
Pribumi (disebut pula orang asli atau penduduk asli) adalah masyarakat yang merupakan keturunan penduduk awal dari suatu tempat, dan telah membangun kebudayaannya di tempat tersebut dengan status asli (indigenous) sebagai kelompok etnis yang bukan pendatang dari daerah lainnya.
Lihat Pajak penghasilan dan Pribumi
Retribusi
Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
Lihat Pajak penghasilan dan Retribusi
Romawi
* Romawi Kuno.
Lihat Pajak penghasilan dan Romawi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.
Lihat Pajak penghasilan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Wajib pajak
Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP, adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Lihat Pajak penghasilan dan Wajib pajak
2017
1 Jan (Tahun Baru masehi 2017).
Lihat Pajak penghasilan dan 2017
Juga dikenal sebagai PPh, Pajak pendapatan.