Akses lebih cepat ketimbang browser!
31 hubungan: Akta Notaris, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, Belanja Negara, Bentuk usaha tetap, Bilangan, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia, Hakim, Hukum waris, Kantor Pelayanan Pajak, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pajak, Pajak penghasilan, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pendapatan nasional, Pendapatan Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penghasilan tidak kena pajak, Pengusaha kena pajak, Perempuan, Persetujuan bangunan gedung, Perusahaan, Retribusi, Surat Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Tanda Daftar Perusahaan, Tubuh, Usaha Kecil dan Menengah, Wajib pajak.
Akta Notaris
Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Akta Notaris · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah · Lihat lebih »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia · Lihat lebih »
Belanja Negara
Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Belanja Negara · Lihat lebih »
Bentuk usaha tetap
Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) (bahasa Inggris: permanent establishment)adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Bentuk usaha tetap · Lihat lebih »
Bilangan
Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Bilangan · Lihat lebih »
Direktorat Jenderal Pajak Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (disingkat DJP) adalah unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas mengadministrasikan perpajakan di Indonesia.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia · Lihat lebih »
Hakim
Hakim di Mahkamah Internasional. Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Hakim · Lihat lebih »
Hukum waris
Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Hukum waris · Lihat lebih »
Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Kantor Pelayanan Pajak · Lihat lebih »
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia · Lihat lebih »
Pajak
Pajak (dari bahasa Latin taxo; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Pajak · Lihat lebih »
Pajak penghasilan
Pajak penghasilan dikenal sebagai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Pajak penghasilan · Lihat lebih »
Penanaman Modal Asing
Penanaman Modal Asing atau (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Penanaman Modal Asing · Lihat lebih »
Penanaman Modal Dalam Negeri
Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Penanaman Modal Dalam Negeri · Lihat lebih »
Pendapatan nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh Rumah Tangga Keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama satu tahun.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Pendapatan nasional · Lihat lebih »
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Pendapatan Negara · Lihat lebih »
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (disingkat PNBP) adalah istilah dari bentuk pendapatan negara di Indonesia yang tidak bersumber dari pajak.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak · Lihat lebih »
Penghasilan tidak kena pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Penghasilan tidak kena pajak · Lihat lebih »
Pengusaha kena pajak
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Pengusaha kena pajak · Lihat lebih »
Perempuan
Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Perempuan · Lihat lebih »
Persetujuan bangunan gedung
Kota New York, yang sedang dibangun. Setiap perencanaan bangunan harus memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan agar mendapatkan PBG. Persetujuan bangunan gedung (PBG), juga disebut sebagai izin mendirikan bangunan (IMB), adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh otoritas nasional atau daerah bahwa sebuah bangunan rumah/gedung diizinkan untuk dibangun (termasuk renovasi), atau dibongkar.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Persetujuan bangunan gedung · Lihat lebih »
Perusahaan
PFN Di Jakarta,Indonesia Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Perusahaan · Lihat lebih »
Retribusi
Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Retribusi · Lihat lebih »
Surat Izin Gangguan
Surat Izin Gangguan, biasa juga disebut HO (dari bahasa Belanda: Hinder Ordonnantie, "Peraturan Gangguan"), adalah surat izin yang berisi keterangan kegiatan usaha seseorang atau badan usaha/perusahaan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Surat Izin Gangguan · Lihat lebih »
Surat Izin Usaha Perdagangan
Dengan perpres 91 tahun 2017 yang berlaku efektif Mei 2018, NIB (Nomor Induk Berusaha) menggantikan SIUP, TDP, dan IUI. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang biasa disebut SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Surat Izin Usaha Perdagangan · Lihat lebih »
Surat Keterangan Domisili Usaha
Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) adalah sebuah surat yang menyatakan domisili seseorang atau suatu badan usaha.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Surat Keterangan Domisili Usaha · Lihat lebih »
Tanda Daftar Perusahaan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah dokumen resmi pengesahan bahwa suatu usaha atau perusahaan telah melaksanakan kewajiban dalam pendaftaran usaha atau perusahaan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Tanda Daftar Perusahaan · Lihat lebih »
Tubuh
Pada makhluk hidup, tubuh atau badan adalah bagian fisik materi pada makhluk hidup baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan yang dapat dibedakan dengan roh, kepribadian, dan perilaku.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Tubuh · Lihat lebih »
Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan merupakan usaha yang berdiri sendiri.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Usaha Kecil dan Menengah · Lihat lebih »
Wajib pajak
Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP, adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
Baru!!: Nomor pokok wajib pajak dan Wajib pajak · Lihat lebih »
Beralih ke halaman ini:
NPWP, Nomor Pokok Wajib Pajak.
