Kami sedang bekerja untuk memulihkan aplikasi Unionpedia di Google Play Store
KeluarMasuk
🌟Kami menyederhanakan desain kami untuk navigasi yang lebih baik!
Instagram Facebook X LinkedIn

Politik Indonesia

Indeks Politik Indonesia

Politik Indonesia adalah berlangsung dalam rangka republik demokrasi perwakilan presidensial di mana Presiden Indonesia ialah kepala negara dan kepala pemerintahan dan sistem multi partai.

Daftar Isi

  1. 72 hubungan: Ambang batas parlemen, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Antikomunisme, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat, Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Daftar partai politik di Indonesia, Daftar Perdana Menteri Indonesia, Daftar-daftar politikus Indonesia, Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, Demokrasi, Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Dwifungsi, Eksekutif (pemerintahan), Era Demokrasi Liberal (1950–1959), Hubungan luar negeri Indonesia, Independen, Indonesia, Kasman Singodimedjo, Kehakiman, Kepala negara, Kepala pemerintahan, Kepresidenan Sementara Soeharto, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat, Konferensi Meja Bundar, Konstituante Republik Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Kusumah Atmaja, Lembaga legislatif, Lembaga tinggi negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Mohammad Hatta, Negara, Orde Baru, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Komunis Indonesia, Partai politik, Pemerintah, Pemerintah Indonesia, ... Memperluas indeks (22 lebih) »

  2. Pemerintahan Indonesia

Ambang batas parlemen

Ambang batas parlemen (bahasa Inggris: parliamentary threshold) adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lihat Politik Indonesia dan Ambang batas parlemen

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat ABRI, adalah angkatan bersenjata Indonesia dari tahun 1959 hingga 2000 yang berkombinasikan dengan TNI dan Polri.

Lihat Politik Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Antikomunisme

Anti-komunisme adalah posisi menentang komunisme.

Lihat Politik Indonesia dan Antikomunisme

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat BPK RI, dulu disingkat BEPEKA) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lihat Politik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat

Berikut ini adalah daftar anggota Senat Republik Indonesia Serikat.

Lihat Politik Indonesia dan Daftar anggota senat Republik Indonesia Serikat

Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman sebagai salah satu Pimpinan Mahkamah Agung.

Lihat Politik Indonesia dan Daftar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar partai politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara layak dapat mendaftarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Lihat Politik Indonesia dan Daftar partai politik di Indonesia

Daftar Perdana Menteri Indonesia

Perdana Menteri Republik Indonesia, secara umum disebut sebagai Perdana Menteri Indonesia adalah jabatan tertinggi di Pemerintahan Indonesia pada masa Revolusi Nasional hingga berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Lihat Politik Indonesia dan Daftar Perdana Menteri Indonesia

Daftar-daftar politikus Indonesia

Berikut ini adalah daftar tokoh-tokoh politik Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Daftar-daftar politikus Indonesia

Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959

Dekret Presiden 1959 Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959, adalah dekret (secara legal Keputusan Presiden) yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pada 5 Juli 1959.

Lihat Politik Indonesia dan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959

Demokrasi

Seorang wanita memasukkan surat suara pada putaran kedua pemilu presiden Prancis tahun 2007. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.

Lihat Politik Indonesia dan Demokrasi

Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Lihat Politik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Dewan Pertimbangan Agung

Dewan Pertimbangan Agung (disingkat DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Pertimbangan Agung

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif.

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lambang DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum".

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (disingkat DPR RIS) adalah DPR yang dibentuk setelah perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara federal pada akhir tahun 1949.

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (disingkat DPRS) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 16 Agustus 1950 – 26 Maret 1956.

Lihat Politik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Dwifungsi

Dwifungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia—terutama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat—memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara.

Lihat Politik Indonesia dan Dwifungsi

Eksekutif (pemerintahan)

Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum.

Lihat Politik Indonesia dan Eksekutif (pemerintahan)

Era Demokrasi Liberal (1950–1959)

Era Demokrasi Liberal (1950–1959) yang dikenal pula dengan Era Demokrasi Parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

Lihat Politik Indonesia dan Era Demokrasi Liberal (1950–1959)

Hubungan luar negeri Indonesia

Sejak merdeka, hubungan luar negeri Indonesia berpatokan pada kebijakan luar negeri "bebas dan aktif" dengan mencoba mengambil peran dalam berbagai masalah regional sesuai ukuran dan lokasinya, namun menghindari keterlibatan dalam konflik di antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

Lihat Politik Indonesia dan Hubungan luar negeri Indonesia

Independen

Independen, kadang diringkas indie, dapat berarti 'bebas', 'merdeka', 'berdiri sendiri', 'swadaya', 'swakarsa', atau 'swakarya'.

Lihat Politik Indonesia dan Independen

Indonesia

Indonesia, dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Lihat Politik Indonesia dan Indonesia

Kasman Singodimedjo

Mr. R. H. Kasman Singodimedjo adalah Jaksa Agung Indonesia periode 1945 sampai 1946 dan juga mantan Menteri Muda Kehakiman pada Kabinet Amir Sjarifuddin II.

Lihat Politik Indonesia dan Kasman Singodimedjo

Kehakiman

Lembaga yudikatif adalah Lembaga Pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun terutama mengawasi penerapan yang melanggar Undang-Undang Dasar dan Hukum yang berlaku dengan mengedepankan nilai-nilai pondasi dari lambang negara tersebut, ber-etika berbangsa dan beragama.

Lihat Politik Indonesia dan Kehakiman

Kepala negara

Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya.

Lihat Politik Indonesia dan Kepala negara

Kepala pemerintahan

Kepala pemerintahan adalah pemimpin pemerintah atau kabinet.

Lihat Politik Indonesia dan Kepala pemerintahan

Kepresidenan Sementara Soeharto

Suharto Kepresidenan Sementara Suharto berlangsung menyusul Transisi ke Orde Baru.

Lihat Politik Indonesia dan Kepresidenan Sementara Soeharto

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Lihat Politik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komite Nasional Indonesia Pusat

Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP) dibentuk berdasarkan Pasal IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950.

Lihat Politik Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat

Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) (Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Konferensi Meja Bundar

Konstituante Republik Indonesia

Konstituante Republik Indonesia adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Lihat Politik Indonesia dan Konstituante Republik Indonesia

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya kembali bentuk negara federal RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950.

Lihat Politik Indonesia dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Kusumah Atmaja

Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmaja (ER, EYD: Kusumah Atmaja, nama lahir: Raden Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja) adalah salah satu pahlawan Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama.

Lihat Politik Indonesia dan Kusumah Atmaja

Lembaga legislatif

Lembaga legislatif, badan legislatif, legislatif, atau legislatur adalah badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum.

Lihat Politik Indonesia dan Lembaga legislatif

Lembaga tinggi negara

Lembaga tinggi negara adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945.

Lihat Politik Indonesia dan Lembaga tinggi negara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Lihat Politik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Lihat Politik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, dimana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Lihat Politik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Mohammad Hatta

Dr. (H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama.

Lihat Politik Indonesia dan Mohammad Hatta

Negara

PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Lihat Politik Indonesia dan Negara

Orde Baru

Orde Baru (sering kali disingkat Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Orde Baru

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

atau PPKI adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Partai Golongan Karya

Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah sebuah partai politik di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) yang terlarang dan telah dibubarkan.

Lihat Politik Indonesia dan Partai Komunis Indonesia

Partai politik

Anggota partai-partai politik bersama-sama berkoordinasi untuk mencapai dan mempergunakan kekuasaan politik. Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu.

Lihat Politik Indonesia dan Partai politik

Pemerintah

de facto''. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara.

Lihat Politik Indonesia dan Pemerintah

Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Lihat Politik Indonesia dan Pemerintah Indonesia

Pemilihan kepala daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.

Lihat Politik Indonesia dan Pemilihan kepala daerah di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Lihat Politik Indonesia dan Pemilihan umum di Indonesia

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Poster kampanye pada Pemilu 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955.

Lihat Politik Indonesia dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971

Logo Pemilihan umum 1971 Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1971 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 3 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971

Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 yang diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009.

Lihat Politik Indonesia dan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Politik

Politik (serapan dari politiek) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Lihat Politik Indonesia dan Politik

Presiden

Presiden (Latin: prae-sebelum dan sedere-menduduki) adalah gelar umum untuk kepala negara di sebagian besar republik.

Lihat Politik Indonesia dan Presiden

Presiden Indonesia

Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Presiden Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Hatta 260px Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang (kōki) (17 Agustus Shōwa 20 dalam penanggalan Jepang itu sendiri), yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Mohammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No.

Lihat Politik Indonesia dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Reformasi Indonesia (1998–sekarang)

Era reformasi atau era pasca-Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Kejatuhan Soeharto Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie.

Lihat Politik Indonesia dan Reformasi Indonesia (1998–sekarang)

Republik Indonesia Serikat

Republik Indonesia Serikat (bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.

Lihat Politik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat

Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Lihat Politik Indonesia dan Sistem

Sistem dua kamar

Sistem dua kamar (bikameral) adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen.

Lihat Politik Indonesia dan Sistem dua kamar

Soeharto

Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto, (Hanacaraka: ꦯꦸꦲꦂꦠ;; ER, EYD: Suharto) adalah Presiden kedua Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan Soekarno.

Lihat Politik Indonesia dan Soeharto

Soekarno

Dr. (H.C.) Ir. H. Soekarnocat. (Ejaan Republik: Sukarno, ꦯꦸꦑꦂꦟ) adalah seorang politikus yang berperan penting dalam Revolusi Nasional Indonesia dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pertama sejak 1945 hingga 1967.

Lihat Politik Indonesia dan Soekarno

Sumatra

Sumatra (kata tidak baku: Sumatera) adalah pulau keenam terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, dengan luas 473.481 km².

Lihat Politik Indonesia dan Sumatra

Sutan Sjahrir

Sutan Syahrir (ejaan lama: Soetan Sjahrir) adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Sutan Sjahrir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Lihat Politik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Volksraad

Pembukaan ''Volksraad'' oleh gubernur-jendral Van Limburg Stirum tanggal 18 Mei 1918 Kan Hok Hoei (ditunjuk), R. Sastro Widjono (dipilih) dan Mas Ngabehi Dwidjo Sewojo (ditunjuk) Gedung ''Volksraad'' pada tahun 1925, sekarang menjadi Gedung Pancasila. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti "Dewan Rakyat", adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda.

Lihat Politik Indonesia dan Volksraad

Wakil presiden

Wakil Presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.

Lihat Politik Indonesia dan Wakil presiden

Wakil Presiden Indonesia

Wakil Presiden Republik Indonesia, umumnya disingkat sebagai Wakil Presiden, adalah pembantu Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Lihat Politik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia

Lihat juga

Pemerintahan Indonesia

Juga dikenal sebagai Pemerintahan di Indonesia, Politics of Indonesia, Politik di Indonesia.

, Pemilihan kepala daerah di Indonesia, Pemilihan umum di Indonesia, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955, Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971, Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004, Politik, Presiden, Presiden Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Reformasi Indonesia (1998–sekarang), Republik Indonesia Serikat, Sistem, Sistem dua kamar, Soeharto, Soekarno, Sumatra, Sutan Sjahrir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Volksraad, Wakil presiden, Wakil Presiden Indonesia.